KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Raha mendistribusikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahap II periode September-November 2023. Beras 1.194 ton diberikan pada penerima bantuan pangan (PBP) di Muna dan Muna Barat dan Buton Utara. Dari bantuan itu, Muna dijatah 682,8 ton.
Kepala Cabang Perum Bulog Raha, Remon mengatakan bantuan pangan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Juga untuk menangani kerentanan gizi buruk, stunting, kemiskinan, keadaan darurat, melindungi produsen dan konsumen serta pengendalian dampak inflasi.
“Penyaluran bantuan ini sejatinya dimulai Oktober mendatang. Namun, mengingat harga beras dipasaran yang melonjak, sehingga pemerintah sangat perlu untuk mempercepat penyaluran beras kepada penerima bantuan untuk September, Oktober dan November,” kata Remon, Kamis (21/9).
Bantuan beras yang disalurkan merupakan jenis medium yang bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Setiap bulan, masing-masing PBP akan menerima 10 kilogram.
“Pagu Kabupaten Muna sebesar 227.600 kilo gram per bulan, Muna Barat 100.260 kilo gram per bulan, sedangkan Buton Utara sebesar 70.070 kilo gram per bulan. Penyalurannya ditargetkan selama sminggu dan kualitas beras yang disalurkan sangat layak,” tambahnya.
Menururnya, pemerintah melalui Perum Bulog terus berperan dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilisasi pasokan serta harga pangan melalui bantuan pangan ini. Ketersediaan stok beras juga sangat cukup dan aman hingga akhir tahun.
Ia berharap bantuan pangan ini memberikan manfaat buat masyarakat. Terlebih, kondisi harga beras yang cukup naik sehingga tentu sangat membantu masyarakat penerima bantuan.
Tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muna, Mowik Maniasa menjelaskan penerima bantuan ini di Muna sebanyak 2.210 jiwa. Sasaran penerimanya ditentukan oleh pendataan Kementerian Sosial terhadap masyarakat kurang mampu.
“Jadi, data penerimanya langsung dari pusat dan bukan berdasarkan pemerintah desa. Pembagian berasnya bukan lagi di kantor camat, tetapi sudah di kantor desa masing-masing. Hal ini dilakukan demi kenyamanan masyarakat penerima bantuan, karena banyaknya keluhan terhadap jarak kantor camat dengan tempat tinggal mereka,” pungkasnya. (deh/b)
