--Muhammad Yusup Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhammad Yusup menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2024 di Pullman Grand Central Bandung, Rabu (24/04/24).
Rakornas yang dibuka Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin ini menjadi momentum bagi semua stakeholder untuk mewaspadai potensi bencana alam yang bisa terjadi kapan dan dimana saja.
Muhammad Yusup mengatakan, pelaksanaan rakornas penanggulangan bencana ini sangat positif dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam di tanah air dan Sultra. “Saya menghadiri langsung kegiatan ini karena menjadi bagian dari pemerintah yang fokus menangani masalah bencana alam,” ujarnya saat dihubungi Kendari Pos, Rabu (24/4/2024).
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari itu tak menampik jika Provinsi Sultra merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana. Mulai dari bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung hingga bencana gempa bumi.
Oleh karena itu, lanjut Muhammad Yusup, rakornas penanggulangan bencana tahun 2024 ini dapat menjadi momentum bagi seluruh insan penanggulangan bencana untuk selalu siap menghadapi potensi bencana termasuk memitigasi jika kemungkinan buruk terjadi.
“Bapak Wakil Presiden sudah mengeluarkan beberapa instruksi langsung agar seluruh pemerintah daerah serius dalam menghadapi potensi bencana dan menyiapkan mitigasinya. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas,” kata Muhammad Yusup.
Sekedar informasi, rakornas Penanggulangan Bencana kali ini dibuka Wapres RI Ma’ruf Amin. Pada kesempatan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin menyebut bencana pada tahun 2023 yang didominasi bencana hidrometeorologi basah serta masih banyaknya daerah yang memiliki indeks risiko bencana tingkat tinggi.
Untuk mengurangi dampak dan risiko bencana yang semakin kompleks, Wapres memberikan butir-butir arahan kepada para peserta rakornas. Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada, sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru.
"Saya minta skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya," kata Wapres Ma'ruf Amin. (ags/b)
