--Pimpinan dan Pegawai Kemenkumham Diminta Akselerasi Kinerja
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, membuka kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sultra, Selasa (7/11/2023), kemarin. Dalam acara tersebut, Pj Gubernur Andap memotivasi pimpinan dan pegawai Kemenkumham Sultra untuk meningkatkan dan mengakselerasi kinerja.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI itu mengungkapkan pentingnya Kemenkumham Sultra untuk mengambil langkah dan strategi yang diperlukan guna menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi menjelang akhir tahun 2023.
Pj Gubernur Andap juga mendorong insan Kemenkumham Sultra untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mungkin menghambat pencapaian target kinerja.
“Saya meminta kepada kepala kanwil, para kepala divisi (kadiv), dan kepala UPT untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja selama sisa waktu 54 hari yang tersisa di tahun 2023,” tegas Pj Gubernur Andap saat membuka rakor, Selasa (7/11/2023), kemarin.
Oleh karena itu, Pj Gubernur Andap menekankan pentingnya komitmen dan kerja sama yang baik dalam mencapai kinerja yang diinginkan. “Lakukan langkahlangkah perbaikan secara bersama-sama. Tujuan organisasi hanya dapat tercapai melalui kerja keras, kerja sama yang baik antarsemua unsur, serta selaras dengan kebijakan yang telah ditentukan,” ungkapnya.
Mantan Kapolda Sultra itu menilai bahwa rakor ini sebagai bentuk pemantauan, pengawasan, dan pengendalian kinerja di jajaran Kemenkumham Sultra. Melalui rakor tersebut, jajaran Kemenkumham Sultra dapat mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan implementasi reformasi birokrasi hingga saat ini.
Pj Gubernur Andap berharap rakor Kemenkumham Sultra dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, tidak hanya bagi internalnya tetapi juga untuk Kemenkumham di tingkat nasional.
“Rakor tingkat wilayah sangat krusial dalam menilai pencapaian kinerja anggaran dan reformasi birokrasi. Sehingga nantinya pada rakor tingkat nasional, Kemenkumham Sultra bisa berkontribusi positif bagi pencapaian program kerja Kemenkumham secara keseluruhan,” ujar Pj Gubernur Andap.
Mantan Kapolda Maluku itu menjelaskan selain mengevaluasi capaian kinerja Kanwil Kemenkumham Sultra, rakor ini juga membahas mengenai naskah akademik dan harmonisasi rancangan peraturan daerah (Raperda) Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi.
Proses pembahasan dan harmonisasi Raperda ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemprov, Pemkab/Pemkot, dan institusi akademik seperti IPB University, Universitas Haluoleo, IAIN Kendari, Unsultra, dan Universitas Muhammadiyah Kendari.
“Melalui pembahasan raperda dan harmonisasi yang melibatkan berbagai unsur khususnya dari dunia akademik, kita berharap produk peraturan daerah kita semakin berkualitas dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Pj Gubernur Andap. (rah/c)
