KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akan selalu dipengaruhi oleh dukungan data yang akurat. Bahkan data yang memadai akan memudahkan evaluasi serta pengukuran indikator keberhasilan pembangunan daerah. Kabupaten Buton pun saat ini tengah menyusun dokumen terpadu dan mutakhir dalam aplikasi komplet, Satu Data Indonesia (SDI).
Sekretaris Kabupaten (Sekab) Buton, Asnawi Jamaluddin, menjelaskan, pihak Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), menyukseskan penyusunan SDI itu.
“Presiden sudah memberi arahan kepada semua, bahwa keakuratan data sangat penting untuk menyusun perencanaan yang benar, membuat keputusan tepat dan mengeksekusi program tepat sasaran,” kata Asnawi, Kamis (2/11).
Mantan Kepala Dinas Sosial Buton itu juga menyampaikan, SDI adalah kebijakan tata kelola untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data meta, data interoperabilitas, dan menggunakan kode referensi hingga data induk.
Sekab Buton juga mengatakan, statistik sektoral yang akhir-akhir ini sering terdengar peningkatan kebutuhan data. Sebab dukungan ketersediaan data statistik yang berkualitas menjadi hal utama dalam perumusan kebijakan pembangunan serta alat kontrol terhadap implementasi perencanaan pembangunan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Disinilah diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari OPD dalam hal penyediaan data sektoral. Karena dengan data yang akurat dan berkualitas maka pembangunan akan lebih terarah,” sambungnya. Asnawi Jamaluddin juga mengingatkan agar jangan lagi ada data yang tumpang tindih atau perbedaan pada tiap OPD. Sebab pada dasarnya objek sumber data itu sama.
“Yang kerja di lapangan harus benar-benar optimal. Pastikan itu sudah akurat baru diinput,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Buton, Awaluddin, selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia di kabupaten, mengatakan, data yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan tepat guna, tepat sasaran, adaptif dan berkelanjutan. “Bisa dibilang masalah data ini adalah kunci keberhasilan daripada program pembangunan,” ujarnya.
Olehnya itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan satu data, maka sangat diperlukan kerja keras dan komitmen yang sama. Sebab forum satu data yang sudah dibentuk Pemkab dimaksudkan sebagai media berkomunikasi dan berkoordinasi antara pembina data (BPS), wali data (Diskominfo dan Persandian) serta produsen data/wali data pendukung (OPD dan kecamatan).
“Tujuannya sudah jelas, guna mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan yang perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dikelola dengan seksama, terintegrasi juga berkelanjutan,” papar Awaluddin. (b/lyn)
