KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pemerintah kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menunda pelantikan hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 24 September 2023 lalu. Penundaan tersebut karena adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri perihal disahkannya undang-undang nomor 3 tahun 2024 atas perubahan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Kemudian menyusul surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri nomor 100.3.5.5/1718/BPD tanggal 25 April 2024. Isinya terkait tanggapan atas petunjuk pelantikan Kepala Desa dan sehubungan dengan dinamika pelaksanaan Pilkades di Konsel yang saat ini akan memasuki tahapan pelantikan calon terpilih.
Penundaan karena dinamika di Pemerintah Pusat itu memancing reaksi masyarakat di daerah. Atas nama Aliansi Kepala Desa Terpilih Bersatu, mereka menggelar aksi unjuk rasa di kantor bupati, Jumat (3/5). Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga, mengapresiasi massa aksi karena berunjuk rasa secara damai. Para demonstran tetap menjaga Kamtibmas sambil mencari solusi terbaik untuk semua pihak.
“Saya harap tetap tenang. Kita akan cari solusi terbaik dengan persoalan ini,” janji Konsel-1 itu saat audiens dengan perwakilan Kepala Desa terpilih, didampingi Kapolres, AKBP Wisnu Wibowo dan Sekretaris Kabupaten (Sekab), Hj. St. Chadidjah, kemarin.
Surunuddin menegaskan, Pemkab akan bersurat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam hal ini Pj Gubernur, Andap Budhi Revianto, sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk audiensi bersama. “Hari ini (kemarin) saya akan bersurat ke provinsi untuk meminta agar bisa dilakukan audiens untuk mencari solusi terkait polemik ini,” ungkapnya.
Ia berharap dengan adanya nanti pertemuan dengan Pj Gubernur Sultra dapat menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak. Usai audiensi, massa Aliansi Kepala Desa Terpilih Bersatu membubarkan diri dan kembali ke wilayah masingmasing. Sebelumnya dalam aksi tersebut, Koordinator Lapangan, Sulwan, mengatakan, demonstrasi itu untuk memertanyakan ditundanya pelantikan 96 Kades terpilih.
Menurutnya, penundaan tersebut merugikan para Kades terpilih, baik secara moril maupun secara materiil. “Setelah aksi hari ini, kami akan ke gubernur. Jika tidak mendapatkan kepastian, maka kami akan melakukan aksi berikutnya,” tegas Sulwan. (b/ndi)
