KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pembangunan Bendungan Ameroro di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, ditargetkan rampung pada Desember 2023. Tersisa tiga bulan bagi pelaksana pekerjaan untuk menuntaskan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Konawe tersebut. Bendungan Ameroro masuk dalam daftar PSN sesuai Peraturan Presiden (Perpres) RI nomor 109 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan PSN. Dana fantastis sebesar Rp 1,428 triliun dialokasikan Pemerintah Pusat melalui APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur irigasi tersebut.
Sayangnya, target penuntasan proyek itu kemungkinan bisa tertunda, pasca insiden di lokasi pembangunan Bendungan Ameroro paket II, awal pekan ini. Salah satu konstruksi Bendungan Ameroro, ambruk. Longsornya dinding beton pada sisi kiri saluran peluncur pelimpah air (spillway) ditengarai akibat lapisan beton tidak memiliki penyangga. Atas insiden itu, pihak Kementerian PUPR didesak mengevaluasi kontraktor pelaksana pembangunan Bendungan Ameroro.
“Diduga kuat, bendungan ambruk karena kualitas bangunan tidak sesuai spesifikasi. Bendungan tersebut diduga tidak memiliki penyangga sehingga tak mampu menahan beban,” pendapat warga Uepai, Hendra, Jumat (15/9).
Ia mengatakan, ambruknya dinding beton pada salah satu sisi kontruksi bendungan, memicu kepanikan dan kekhawatiran penduduk desa yang bermukim di seputaran PSN. Hendra menuding pengerjaan proyek itu tidak memiliki perencanaan yang baik. Sebab, masih dalam tahap pengerjaan, salah satu dinding beton justru ambruk.
“Sepertinya ada kejanggalan dalam pekerjaan ini. Bisa dibilang kegagalan kontruksi, karena proyek ini menggunakan anggaran triliuan rupiah. Pemerintah Pusat harus turun untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan bendungan Ameroro ini,” desaknya. Sementara itu, Ketua DPRD Konawe, H. Ardin, mengemukakan, pihak-pihak yang berwenang tidak boleh menutup mata atas insiden ambruknya dinding beton di Bendungan Ameroro. Ia juga meminta pihak kontraktor harus memberikan penjelasan yang meyakinkan masyarakat bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi dikemudian hari.
“Pihak yang berkompeten pun harus melakukan evaluasi atas kejadian ini. Apakah hal tersebut merupakan proses pekerjaan, ataukah memang ada kesalahan konstruksi. Ini yang harus clear di masyarakat,” imbuhnya. Politikus PAN tersebut mengingatkan, pekerjaan Bendungan Ameroro memiliki sejarah panjang dalam proses pembangunannya. Mulai dari sengkarut ganti rugi tanaman dan lahan masyarakat, kecelakaan lalulintas akibat sopir truk yang ugal-ugalan memuat material untuk keperluan pembangunan bendungan, serta sejumlah persoalan lainnya.
“Ini semua harus menjadi catatan, khususnya bagi pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Kendari. Sebab, hal tersebut tentunya sangat meresahkan masyarakat. Apalagi insiden ambruk itu, masyarakat yang berada di seputaran kawasan PSN bendungan Ameroro pasti akan semakin was-was,” tandas Ardin.
Untuk diketahui, pembangunan bendungan Ameroro dilaksanakan dalam dua paket pekerjaan. Paket I oleh kontraktor PT Wijaya Karya (Wika), PT Sumber Cahaya Agung, PT Basuki Rahmanta Putra (KSO). Sementara paket II menjadi tanggung jawab PT Hutama Karya (HK) dan PT Adhi Karya (KSO). Bendungan Ameroro disiapkan untuk mengurangi risiko banjir dan menambah suplai irigasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan ketersediaan air di Sultra. (b/adi)
