Menyelaraskan Pembangunan Nasional dan Daerah
KENDARIPOS.CO..ID -- Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari 17 kabupaten dan kota se-Sultra mendapat tambahan "energi" dari Bappeda Sultra. Mulai 26 Juni hingga 5 Juli 2023, mereka mendapat "bekal" baru dalam kegiatan fasilitasi rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Kepala Bappeda Sultra, J.Robert Maturbongs mengatakan secara substansi fasilitasi RKPD untuk kabupaten dan kota ini mengarah pada penyelarasan dan sinergi kebijakan nasional, provinsi dan kebijakan daerah. Termasuk di dalamnya terkait target-target indikator makro pembangunan yang diprioritaskan.
"Berbicara target indikator pembangunan, maka secara agregatif dikerjakan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Nah, apabila tak ada penyelarasan antara provinsi dengan kabupaten dan kota maka pencapaiannya bisa menjadi tanda tanya, apakah betul tercapai atau tidak," ujar Robert kepada Kendari Pos, Rabu (5/7), kemarin.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, pemerintah pusat menargetkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan indikator makro pembangunan laninya. "Semua harus diselaraskan dan ditindak lanjuti ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu perlu ada upaya intervensi bersama untuk memenuhi target itu dari fasilitasi ini," jelas Robert.
Fasilitasi RKPD juga membahas arah kebijakan terutama tentang kebijakan belanja. Karena anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan mulai terbatas untuk Provinsi Sultra.
"Tahun 2024 kita telah masuk pada tahap pembayaran piutang pinjaman baik pokok maupun bunga," ungkap Robert.
Di sisi lain, ada Pilkada 2024 serentak. Tentu membutuhkan anggaran yang banyak. "Peraturan perundang-undangan mengatur, pembiayaan Pilkada menjadi kewenangan pemerintah daerah baik hibah ke KPU, Bawaslu dan hibah pengamanan. Jumlahnya cukup besar," sebut Robert.
Garis besarnya, fokus anggaran pada 2024 mengarah pada hal-hal yang sifatnya prioritas nasional yang ada di daerah sehingga perlu diselaraskan. Kepala Bappeda Sultra, Robert menjelaskan fasilitasi RKPD juga membahas belanja yang sifatnya mandatory seperti belanja sektor kesehatan, dan pendidikan.
Selain itu, struktur Dana Alokasi Umum (DAU) 2024 yang akan di transfer ke pemerintah daerah itu terdapat komponen earmark atau belanja yang sudah ditentukan peruntukannya, baik untuk urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun penggajian PPPK.
"Arahan Menteri Keuangan bahwa pemerintah kabupaten dan kota lebih jeli melihat prioritas pembangunan di daerahnya agar bisa dilaksanakan. Karena akan ada pengalokasian earmark di dalam DAU yang tentunya akan 'menggangu' belanja untuk urusan lain," beber Robert.
Sementara itu, Kabid Perencanaan Makro Bappeda Sultra, Hasrullah, mengatakan fasilitasi RKPD ini lebih fokus pada sinkronisasi perencanaan antara pemprov, pemkab dan pemkot yang diselaraskan dengan prioritas nasional."Kami juga meminta gambaran pencapaian atau target target indikator makro. Sebab indikator makro Sultra itu targetnya adalah agregat dari target kabupaten/kota," ujarnya.
Dalam fasilitasi ini, Bappeda Sultra juga menyisir bab per bab RKPD kabupaten dan kota, mulai dari kelengkapan data, bagaimana data itu kemudian dinarasikan, program prioritas yang diusulkan apakah sesuai dengan permasalahan atau isu strategis yang mereka susun, kemudian dikaitkan juga dengan prioritas provinsi dan nasional.
Bagaimana RKPD di susun untuk mencapai target RPJMD.
"Pada prinsipnya, kami tidak mencari-cari kesalahan, tetapi supaya rancangan RKPD kabupaten/ kota bisa lebih baik, bisa lebih sempurna atau mendekati sempurna. Sehingga setelah RKPD ditetapkan betul-betul diaplikasikan dalam bentuk program kegiatan dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat," tutup Hasrullah. (rah/b)
