KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023 Kabupaten Buton Utara (Butur), telah disepakati. Seremonial tanda tangan kesepakatan dilakukan oleh Bupati, Muh. Ridwan Zakariah bersama Ketua DPRD, Muhammad Rukman Basri melalui rapat paripuna, Rabu (23/11). Garis besar arah program tahun mendatang masih pada sektor pembangunan infrastruktur untuk menyejahterakan warga di daerah berjuluk Lipu Tinadeakono Sara.
Bupati Butur, Muh. Ridwan Zakariah, mengungkapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD kabupaten yang telah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2023. "Harmonisasi atas asumsi makro kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prioritas pembangunan daerah tentunya semua dilakukan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat," ujar Ridwan Zakariah, kemarin.
Butur-1 itu menambahkan, nota kesepakatan tersebut merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus sebagai kebijakan mendasar yang memberikan haluan penyusunan program, kegiatan strategis dan belanja produktif berdasarkan skala prioritas daerah pada penyusunan rancangan APBD 2023. Menurut mantan Ketua DPD PAN Butur itu, tanggung jawab kepala daerah dan DPRD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing untuk mengawal pelaksanaan kebijakan fiskal, agar memenuhi fungsi alokasi yang efektif dan efisien, serta fungsi stabilisasi perekonomian daerah.
Kemitraan yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam batas kewenangan masing-masing serta presepsi yang sama atas tujuan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan program strategis rencana kerja Pemerintah Daerah yang bersifat tahunan, akan mampu mewujudkan masyarakat Butur yang maju, adil dan sejahtera. "Harapannya, RAPBD Buton Utara tahun 2023 dapat mencapai kesepakatan bersama sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan," tandas Ridwan Zakariah. (b/had)
