--Ingin Kandidat Bertarung Gagasan, Program dan Rekam Jejak
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) diagendakan digelar pada 27 November 2024. Banyak figur yang telah menyatakan sikap untuk tampil berkompetisi baik di level bupati, wali kota maupun gubernur. Namun berbeda dengan Muhammad Endang SA, Ketua DPD Demokrat Sultra. Mantan Wakil Ketua DPRD Sultra itu belum menentukan sikap apakah akan turut ambil bagian dalam kontestasi Pilkada, atau tidak.
"Kita lihat dulu situasi politik seperti apa perkembangannya. Termasuk hasil survei. Lalu melangkah pada sikap akan maju di pilkada atau seperti apa," kata Muhammad Endang saat menjadi narasumber di Kendari Pos Channel dipandu Wakil Direktur Kendari Pos, Awal Nurjadin, Senin (22/4/2024).
Politikus ulung Sulawesi Tenggara itu masih akan lebih dulu mengamati sikap masyarakat dan penugasan Partai Demokrat. Karena mesin politik tersebut juga akan menurunkan survei. “Namun yang paling penting bagaimana mewujudkan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan tujuannya yang berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Kita ingin Pilkada adalah pertarungan gagasan, program dan pertandingan rekam jejak,” kata mantan aktivis itu.
Menurut Muhammad Endang, potret Pilkada sebelumnya masih didominasi praktik money politik. Kandidat sangat jauh menempuh cara meyakinkan masyarakat dengan program atau ide membangun daerah. Ia mencontohkan, terkait masalah banjir di Kota Kendari dan bagaimana solusinya, air bersih, persoalan sampah, penataan kawasan MTQ dan lainnya.
“Mestinya para figur berlomba-lomba menampilkan gagasannya bagaimana bisa menyejahterakan masyarakat. Konsep bukan secara umum, namun secara spesifik agar masyarakat benar-benar paham,” ulasnya.
Dalam pertarungan politik Pilkada, baik tingkat kota/ kabupaten maupun provinsi, kata mantan komisioner KPU Konawe Selatan itu, terlebih dahulu menyajikan ide cemerlang ke arah mana daerah dan masyarakat ke depan. Ia mencontohkan Ruksamin sebagai salah satu bakal calon gubernur yang mencetuskan ide Sultra sebagai pusat energi dunia. Ide ini mesti ditangkap secara cermat dan dieskpos oleh media atau diuji di kampus-kampus. Cara ini sangat brilian dan figur lain harus ditantang apa idenya untuk Sultra ke depan.
“Kalau saya juga maju jadi gubernur maka akan buat ide atau gagasan besar untuk Sultra. Termasuk jika saya mau jadi bupati di Konsel atau wali kota di Kendari. Pasti saya akan ramu konsep inovatif lalu bawa ke tengah masyarakat,” beber Endang.
Jika pemimpin hanya sekadar membangun gedung atau fisik lainnya, itu tugasnya kontraktor dan bukan hal sulit. Namun untuk penataan ruang hingga konektivitas transportasi publik, tidak banyak yang memikirkan ide tersebut. Misalnya di kawasan kantor gubernur Sultra tidak ada trayek transportasi angkutan umum. Pada kawasan tersebut area strategis karena ada perkantoran, sekolah dan fasilitas publik lainnya.
“Termasuk banjir di Kota Kendari sampai saat ini belum teratasi signifikan. Bahkan yang ada perbedaan antara Pemkot dan Provinsi. Padahal masalah banjir ini mesti ditangani secara bersama. Karena bukan saja air yang ada di Kota Kendari namun juga ada kiriman dari Kabupaten tetangga. Jadi penanganannya harus kolegial,” sambungnya.
Terkait masalah banjir, bupati, wali kota maupun gubernur harus duduk bersama. Sehingga benar-benar sempurna dan menemukan solusi komprehensif. Termasuk Pemerintah Kota Kendari mesti tegas terhadap bangunan yang melanggar sempadan jalan.
Tak hanya itu, segregasi juga sangat sentral. Misalnya ketika ada penumpukan pemukiman oleh etnis tertentu dan kerap terjadi konflik, maka harus diatur. Mestinya ada akulturasi agar lebih kuat ikatan nasionalisme Bhinneka Tunggal Ika.
“Termasuk tanah-tanah kosong di Kota Kendari banyak dikuasai oleh para elit tidak diolah sehingga menjadi hutan. Mestinya dibuatkan Perda agar pajaknya lebih tinggi. Karena ada anomali di sini, masih banyak warga yang tidak punya tempat tinggal,” urainya.
Menilik pembangunan Sultra, banyak polemik yang dibiarkan tak teratasi. Misalnya di Buton Utara sangat banyak jalan provinsi yang rusak parah. Kemudian di Kolaka Timur, Konawe Selatan dan lainnya. Bahkan ia pernah menitikkan air mata saat berkunjung ke Desa Tinengia, Kecamatan Tinondo Kolaka Timur. Ada salah satu warga yang memperbaiki jembatan putus yang menelan korban dua orang meninggal dunia pada tahun 2023 lalu. Padahal memperbaiki jembatan ini adalah tugas negara.
“Jembatan kayu itu sudah paling tinggi anggarannya Rp 1 miliar. Namun tidak ada perhatian negara. Ini membuat saya sedih. Karena disatu sisi kita dipertontonkan pagar rumah jabatan gubernur yang begitu tinggi. Termasuk proyek pagar wakil gubernur dan ketua DPRD Sultra yang informasinya menyerap anggaran hingga Rp 200 miliar, padahak tidak prioritas,” kritisnya.
Kondisi memilukan lainnya di Sultra terkait pengelolaan sumber daya alam. Jika dikelola dengan baik, Rp 20 juta/orang untuk warga Sultra bisa dinikmati. Baru-baru ini, Pemerintah Pusat mengumumkan cadangan minyak bumi yang sangat melimpah ada di Pulau Buton. Sultra ini kaya emas, nikel, aspal, minyak dan lainnya. Namun yang terjadi masyarakat di Sultra terutama sekitar tambang sangat menderita. Ia mencontohkan masyarakat di Bombana sekitar tambang masih begitu miskin. “Jadi ini memprihatinkan. Harus ada tata kelola yang baik,” gagasnya.
Dalam peta politik menghadapi Pilkada serentak tahun ini, Endang merinci komposisi kekuatan Demokrat. Di Kota Kendari sebanyak empat kursi dan di provinsi juga empat. Saat ini Demokrat telah membuka pendaftaran atau penjaringan calon kepala daerah. Beberapa sosok telah mendaftar, seperti Ruksamin, Andi Samangerukka, Lukman Abunawas. Kemudian di level kota ada Afdhal, Abdul Razak, Abdul Rahman dan Ilham.
“Ada dua kabupaten yang disiapkan untuk mengusung figur 01. Yakni Konawe Kepulauan dan Konawe Selatan. Termasuk ada figur yang kami siapkan 02 untuk di beberapa wilayah,” pungkas Endang. (ali)
