--Pengerjaan Fisik Dimulai Tahun Depan
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Seiring perkembangan kota, volume kendaraan di Kendari terus meningkat. Kondisi ini memaksa pemerintah harus membenahi jalan protokol di ibukota provinsi termasuk membuka jalur baru. Salah satunya memperlebar dua jembatan di jalur tapak kuda menuju bundaran tank. Pelebaran jembatan tripping ini tak lain untuk mengurai kepadatan kendaraan yang melintasi jalur ini.
Kepala Dinas Sumber Daya Alam (SDA) dan Bina Marga Sulawesi Tenggara (Sultra) Pahri Yamsul pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas pemerintah. Namun karena anggaran tahun 2024 diprioritaskan membiayai penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, alokasi anggaran pengerjaan fisik dikurangi dan digeser di tahun berikutnya.
“Pelebaran dua jembatan di jalur tapak kuda menuju bundaran tank sudah masuk program perencanaan. Sebab volume kendaraan yang melintasi jalur ini cukup padat. Makanya, harus segera dicarikan solusinya. Saat ini, kami telah merancang skema pelebaran di kawasan jembatan tripping,” jelas Pahri Yamsul kepada Kendari Pos, Rabu (17/4).
Awalnya lanjut mantan Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra ini, pengerjaan fisik dimulai tahun 2024 ini. Hanya saja, kondisi anggaran yang tak memungkinkan. Alhasil, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran untuk pengerjaan desain saja. Rencananya, pembangunan fisiknya baru akan dikerja tahun depan.
“Proyek pelebaran jembatan tripping sudah masuk tahap desain. Pelebaran ini diarahkan untuk memberikan solusi konkret terhadap kemacetan kota terutama di sekitaran jembatan tripping. Saat ini, desain sudah ada. Kalau pengerjaan fisik belum ada anggaran tahun dan baru akan dianggarkan tahun 2025. Mengingat tahun ini anggaran sangat terbatas ,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra Yohannes Robert Maturbongs mengatakan anggaran tahun 2024 tidak begitu banyak diperuntukkan untuk pembangunan fisik. Pasalnya, beban APBD cukup banyak terkuras membiayai agenda pesta demokrasi lima tahunan. Jangan heran, anggaran fisik pelebaran jembatan baru dirumuskan dalam RKPD 2025.
“Beberapa program fisik yang belum terlalu urgen harus ditunda. Pemerintah lebih fokus menyelesaikan program dan proyek yang belum selesai serta penyelarasan dengan kebijakan nasional. Saat ini, atensi presiden dan arahan Pj Gubernur sudah diselaraskan dalam RPD. Mulai isu kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi dan urusan urusan pemerintahan lainya,” jelasnya. (b/rah)
