--Rakortekrenbang Bahas Enam Isu Strategis
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Gambaran umum arah kebijakan pembangunan tahun 2025 di Sulawesi Tenggara (Sultra) telah dirumuskan. Selama dua hari, para perencana dari seluruh Pemda di Bumi Anoa telah bekerja dan berembuk menyelaraskan program yang menjadi sasaran pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/ kota. Hasil pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenang) tingkat provinsi ini akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun depan.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Asrun Lio mengatakan Rakortekrenbang merupakan agenda tahunan dalam menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kegiatan yang menjadi prioritas daerah.
“Rakortekrenbang ini bertujuan mensinkronkan kegiatan pembangunan nasional, provinsi dan daerah. Jadi, dibuat desk-desk sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, supaya arah dan tujuan pembangunan nasional kita ibisa tepat sasaran,” ujar Asrun Lio kemarin.
Dalam rakortekrenbang kali ini lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, ada enam isu strategis yang menjadi pokok pembahasan. Keenam isu ini masuk program prioritas pembangunan nasional. Diantaranya penuntasan kemiskinan esktrem dan penurunan angka prevalensi stunting.
“Isu yang dibahas saling berkaitan dengan aspek lain. Di mana sebagian besar penduduk yang mengalami stunting sebagai akibat tidak terpenuhinya nutrisi yang cukup pada masa pertumbuhan. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan atau daya beli rendah termasuk minimnya pengetahuan atau kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sambung Jenderal ASN ini, masuk pembahasan. Yang mana, pemerintahan daerah harus mampu memenuhi pelayanan dasar. Pentingnya membahas persoalan ini karena bersinggungan dengan masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perlunya dilakukan pembenahan layanan dasar. Selain itu, pertemuan ini turut membahas tentang melonjaknya harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Untuk itulah, pemerintah harus menyiapkan langkah strategis dalam pengendalian inflasi,” jelasnya.
Poin yang menjadi fokus pembahasan selanjutnya, menyangkut sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka. Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja terutama pada penduduk usia produktif dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada.
Mitigasi kebencanaan kata dia, masuk program prioritas pemerintah 2025. Pasalnya, Sultra rawan terkena musibah bencana banjir, gelombang ekstrem, abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor bahkan tsunami. Makanya, pemerintah harus mampu beradaptasi perubahan iklim. Potensi gangguan alam dimaksud perlu menjadi perhatian agar menimbulkan masalah serius dikemudian hari.
Isu terakhir yang dibahas sambungnya, soal tata kelola pemerintahan. Penerapan Sistem Merit ASN yang belum optimal dan minimnya inovasi pelayanan publik menjadi masalah yang tidak kalah penting dibahas dalam Rakortekrenbang Sultra ini.
“Beberapa isu strategis tersebut disampaikan agar dimuat dalam kegiatan prioritas yang tepat dan terukur, serta berdampak pada upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun 2025,” paparnya.
Kepala Bappeda Sultra Johannes Robert Maturbongs mengatakan Rakortekrenbang dibagi menjadi dua sesi. Hari pertama, pesertanya berasal dari delapan kabupaten/kota meliputi Kolaka Timur, Bombana, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe, Kolaka Utara, Konawe Kepulauan dan Kota Kendari.
“Kalau hari kedua, sembilan daerah lainnya. Pokok dan materi pembahasan yang sama terkait sinkronisasi program dan enam isu strategis. Dimana kita fokus ke penyelarasan urusan pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. Kita harapkan ada feedback dan semua berkontribusi untuk mendukung sasaran program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah pusat,” pintanya.
Ia lalu mencontohkan beberapa penyelarasan urusan pusat dan daerah. Diantaranya dukungan pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis nasional di sejumlah daerah. Diantaranya, Konawe, Koltim dan Kolaka. Selain itu, dukungan kebijakan pengembangan taman nasional di Wakatobi.
“Tiap daerah, maksimal mengajukan 10 usulan. Target indikator makro ada enam target yang mau disinkronkan mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran terbuka, gini rasio dan indeks pembanguan manusia dan emisi gas rumah kaca. Kita harapkan melalui diskusi ini target penyelarasan skala prioritas pusat bisa tersampaikan,” pungkasnya. (b/rah/ adv)
