KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Dalam upaya mengoptimalkan singkronisasi data, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupatrn/Kota se Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekrenbang), Selasa, (16/4). Tujuannya merumuskan strategi perencanaan pembangunan tingkat provinsi, melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Sultra.
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto melalui Sekda Sultra H. Asrun Lio mengatakan, untuk mencapai sasaran pembangunan nasional diharapkan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota untuk melakukan koordinasi dalam rangka penyelarasan target dan prioritas pembangunan nasional dan daerah.
“Rakortekrenbang merupakan salah satu upaya untuk melakukan penyelarasan atau sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, maupun yang dilaksanakan Pemprov,” ungkapnya.
Ia berharap Rakortekrenbang Sultra tahun ini dapat menyelaraskan target-target dan prioritas pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2025. Beberapa isu strategis pembangunan yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan rakortekrenbang ini, antara lain: upaya penuntasan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting.
“Isu tersebut saling berkaitan, karena sebagian besar penduduk yang mengalami stunting akibat tidak terpenuhinya nutrisi yang cukup pada masa pertumbuhan mereka. Hal ini dapat disebabkan karena ketidakmampuan atau daya beli yang rendah. Tidak menutup kemungkinan stunting disebabkan karena minimnya pengetahuan atau kesadaran terhadap kebutuhan nutrisi pada masa pertumbuhan anak, dan hal ini dapat terjadi pada semua golongan masyarakat,”jelasnya.
Isu kedua terkait pengendalian inflasi. Peningkatan harga kebutuhan pokok masyarakat tidak terkendali, selain berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat, juga berdampak pada perekonomian daerah, seperti penurunan investasi, produksi disebabkan harga barang dan jasa meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi menurun.
Isu ketiga penerapan standar pelayanan minimal pada urusan pemerintahan daerah khususnya bidang pelayanan dasar. Hingga saat ini, pelayanan dasar yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat belum optimal, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, dan ketentraman serta ketertiban umum.
Isu keempat tentang penurunan tingkat pengangguran terbuka semakin menurunnya tingkat pengangguran masyarakat akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu, peningkat kapasitas calon tenaga kerja terutama pada penduduk usia produktif harus dipersiapkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, penduduk yang bekerja di sektor pertanian perlu menjadi prioritas dalam meningkatkan kapasitas mereka, selain memenuhi kebutuhan mereka untuk meningkatkan produksi sehingga produktivitas terus meningkat, karena sektor pertanian berkontribusi besar dalam produk domestik regional bruto (pdrb) daerah,”paparnya.
Isu kelima terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang terjadi, antara lain: perubahan musim yang tidak menentu, seperti kemarau yang berkepanjangan ataupun curah hujan di atas normal.
Selanjutnya isu keenam tentang tata kelola pemerintahan. Bahwa belum optimalnya penerapan sistem merit, belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, belum optimalnya penyelenggaraan satu data, minimnya inovasi pelayanan publik, belum optimalnya perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil, serta belum optimalnya sistem pengendalian internal, masih menjadi bagian dari isu tata kelola pemerintahan.
“Beberapa isu strategis yang kami sampaikan semoga menjadi perhatian kita bersama dalam perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tepat dan terukur serta berdampak pada hasil atau outcome dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun 2025 mendatang,”harapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sultra, J. Robert mengatakan, dalam Rakortekrenbang ini berbagai aspek teknis perencanaan pembangunan dibahas secara mendalam. Peserta Rakortekbang terdiri dari berbagai elemen, mulai dari perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga instansi terkait lainnya. Mereka saling berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menyusun rencana pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Dalam konteks ini, Bappeda Sultra memainkan peran sentral dalam memfasilitasi diskusi dan merumuskan strategi bersama. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan dan dianalisis memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga hasil perencanaan dapat diandalkan sebagai landasan kebijakan pembangunan di masa mendatang,” jelasnya. (rah/adv)
