KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) kembali mengalokasikan anggaran Bantuan Khusus Keuangan (BKK) bagi desa di Mubar. Sebanyak 81 desa akan kebagian dana segar yang bersumber dari Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Mubar itu.
"Dana BKK untuk seluruh desa di Mubar kita anggarkan tahun ini. Besaranya masih tetap sama yaitu Rp 100 juta per desa," kata Sekretaris Kabupaten (Sekab) Mubar, LM. Husein Tali.
Lanjutnya, mata anggaran BKK itu telah dimuat dalam postur APBD Mubar 2024. Hal itu memberi kepastian bahwa program tambahan anggaran bagi desa yang diprogramkan Pemkab Mubar sejak 2023 lalu masih berlanjut. Dengan total desa di Mubar sebanyak 81 dikali Rp 100 juta, maka total dana BKK yang disiapkan Pemkab Mubar sebanyak Rp 8,1 miliar. "Dana BKK bagi desa kita tidak dihilangkan. Anggarannya kita sudah porsikan. Hanya saja untuk tahun ini anggaran itu melekat di Anggaran Dana Desa (ADD)," pungkasnya.
Senada dengan itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Mubar, Aswin menuturkan dana BKK memang tidak dihapus. Melainkan kebijakan anggaran itu disertakan bersama ADD. "BKK itu sama saja dengan ADD. Jadi kita gabung saja, karena kode rekeingnya sama," ucapnya.
Aturan yang mengatur BKK dan yang mengatur ADD digabung, sehingga tidak tumpang tindih. Tadinya diatur dua peraturan, sekarang digabung saja.
Ia, menambahkan peruntukan dana BKK tahun 2024 masih sama seperti tahun sebelumnya. Yaitu dari 100 persen dana BKK, sebanyak 70 persen untuk pembangunan fisik, 30 persen untuk tambahan gaji Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan honor kader posyandu. "Peruntukannya masih sama seperti dulu," pungkasnya. (ahi/c)
