Oleh: Indrato Sumantoro, pemerhati aspal Buton
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Bukanlah merupakan suatu kebetulan, apabila pada tahun 2024, kita akan memilih presiden dan wakil presiden baru, periode 2024-2029. Dan juga akan memperingati 100 tahun, atau 1 abad aspal Buton. Apakah ada hubungan dan kaitannya antara memilih presiden dan wakil presiden baru dengan memperingati 1 abad aspal Buton? Adapun hubungan dan kaitannya adalah sangat erat sekali. Karena kalau kita tidak mau memanfaatkan kesempatan emas pesta demokrasi 5 tahun sekali ini untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton, maka kita akan terpaksa harus menunggu 5 tahun lagi.
Oleh karena itu, marilah kita memilih capres dan cawapres 2024 yang akan mampu mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Dan sudah 7 kali berganti presiden. Tetapi mirisnya, sampai saat ini hilirisasi aspal Buton masih belum juga kunjung terwujud. Hal ini telah menunjukkan dengan jelas dan terang kepada kita, bahwa selama ini, negara ternyata tidak hadir untuk aspal Buton. Alih-alih Indonesia mau mewujudkan hilirisasi aspal Buton, faktanya, Indonesia sudah 45 tahun impor aspal terus. Dan lebih tragisnya lagi, sampai saat inipun, Indonesia masih belum memiliki rencana dan program yang konkrit untuk mau berswasembada aspal. Jadi kapankah negara akan hadir untuk aspal Buton?
Sejatinya, rakyat Buton sangat mengharapkan sekali, bahwa presiden Joko Widodo yang akan mampu mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Adapun, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 27 September 2022 yang lalu, pak Jokowi sudah pernah datang berkunjung ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Tetapi sedihnya lagi, setelah setahun lebih berlalu sejak kedatangan pak Jokowi ke Pulau Buton, tidak ada satupun tanda-tanda dan isyarat, bahwa pak Jokowi akan mau mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Fenomena ini dirasakan sangat aneh, dan tidak lazim. Karena, masak sih pak Jokowi sudah berani datang jauh-jauh ke Pulau Buton dari Jakarta, tetapi pak Jokowi kok tega-teganya, tidak mau berkontribusi apa-apa untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton?
Dalam kunjungan kerja pak Jokowi ke Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, pak Jokowi telah dianugerahi sebuah Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton: “La Ode Muhammad Lakina Bhawangi yi Nusantara”. Adapun Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton yang telah diberikan kepada pak Jokowi tersebut bermakna seorang laki-laki yang memiliki sikap dan perilaku yang mulia, rendah hati, sopan santun, arif dan bijaksana, jujur dan adil, bertanggung jawab, memberi teladan dan panutan, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat di Nusantara. Tetapi apakah pak Jokowi sadar dan tahu diri, bahwa sejatinya makna dari Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton itu merupakan doa, harapan, dan sekaligus permohonan juga dari rakyat Buton kepada pak Jokowi, agar pak Jokowi mau menyejahterakan dan memakmurkan rakyat Sulawesi Tenggara dengan mewujudkan hilirisasi aspal Buton?
Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2024. Bagaimana cara kita untuk memperingati 1 abad aspal Buton pada tahun 2024? Memperingati 1 abad aspal Buton adalah dengan cara merenung, introspeksi diri, dan menoleh sejenak ke belakang. Upaya-upaya apa yang sudah pernah pemerintah Indonesia perbuat untuk aspal Buton? Dan apakah selama ini negara telah hadir untuk membantu dan menyelesaikan masalah-masalah aspal Buton? Kemudian, apakah pak Jokowi telah datang ke Pulau Buton hanya sekedar untuk jalan-jalan, atau bermaksud dengan tulus dan ikhlas untuk mau membantu mewujudkan hilirisasi aspal Buton?
Setelah kita menoleh sejenak ke belakang, dan ternyata negara tidak pernah hadir untuk aspal Buton. Maka sekarang marilah kita alihkan pandangan jauh ke depan. Apa pelajaran dan hikmah dari perjalanan panjang aspal Buton hingga detik ini? Kita telah menyadari dan paham, bahwa sejatinya, pemerintah Indonesia tidak pernah memiliki kemauan politik untuk mau mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Jadi bagaimana dengan nasib dari aspal Buton selanjutnya ke depan?
Mengapa hilirisasi aspal Buton sampai saat ini masih belum terwujud? Diduga karena masalah utamanya adalah pemerintah Indonesia masih belum memiliki kemauan politik untuk mau mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Dugaan ini telah diperkuat dengan fakta dan data, bahwa Indonesia sudah 45 tahun impor aspal. Dan sampai saat ini masih belum memiliki program yang konkrit untuk mau berswasembada aspal. Kalau masalah utama belum terwujudnya hilirisasi aspal Buton adalah karena tidak adanya kemauan politik dari pemerintah Indonesia, maka untuk mengatasi masalah ini harus dicarikan solusi dan jalan keluarnya secara politis juga.
Mengapa untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton harus presiden sendiri yang turun tangan? Karena kerugian negara akibat Indonesia sudah 45 tahun mengimpor aspal terus menerus adalah sangat luar biasa besarnya. Besarnya skala kerugian negara ini adalah sangat luar biasa besar, sehingga harus seorang presiden sendiri yang wajib turun tangan dan menanganinya. Berapa besarkah kerugiannya? Adapun, kerugian yang paling besar sekali telah dirasakan oleh seluruh rakyat Sulawesi Tenggara. Karena seharusnya mereka sudah dapat hidup lebih makmur dan sejahtera sejak dulu kala. Tetapi sampai saat ini, hidup lebih makmur dan sejahtera itu masih berupa angan-angan dan mimpi belaka.
Kalau pak Jokowi selama ini tidak mau mewujudkan hilirisasi aspal Buton, maka mau tidak mau, kita tidak mempunyai pilihan lain, kecuali kita harus memohon kepada presiden baru pengganti pak Jokowi. Oleh karena itu, kita harus memilih presiden dan wakil presiden baru, periode 2024 – 2029, yang memiliki visi ke depan untuk mau mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Tetapi bagaimana kita tahu pasti, capres dan cawapres nomor urut berapa yang akan berani berjanji dan berkomitmen akan mewujudkan hilirisasi aspal Buton, apabila mereka akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024 – 2029?
Untuk menjamin dan memastikan, bahwa hilirisasi aspal Buton pasti akan terwujud di masa pemerintahan periode 2024 – 2029, maka sebaiknya semua rakyat Sulawesi Tenggara berani menawarkan sebuah “Kontrak Politik” kepada ke 3 paslon capres dan cawapres untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton di dalam 2 tahun pertama pemerintahannya. Dengan demikian, rakyat Sulawesi Tenggara tidak akan salah lagi dalam memilih presiden RI ke 8. Karena dengan ada “Kontrak Politik” ini, maka kita akan mendapatkan seorang presiden dan wakil presiden baru yang benar-benar amanah, jujur, dan berani bertanggung jawab. Ayo, mari kita peringati 1 abad aspal Buton dengan menawarkan sebuah “Kontrak Politik” kepada para capres dan cawapres 2024, untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton di dalam 2 tahun pertama pemerintahannya. (*)
