Pemprov dan Apkasindo Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit

  • Bagikan
Foto bersama, Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Sultra, Laode Saifuddin (enam kanan), Ketua DPW Apkasindo Sultra, Fauzi Sadinur (enam kiri) bersama para pengurus Apkasindo usai pembukaan kegiatan FGD, di Plazainn Kendari, Rabu (2/8).
Foto bersama, Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Sultra, Laode Saifuddin (enam kanan), Ketua DPW Apkasindo Sultra, Fauzi Sadinur (enam kiri) bersama para pengurus Apkasindo usai pembukaan kegiatan FGD, di Plazainn Kendari, Rabu (2/8).

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) terus bergerak mendorong peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit di Bumi Anoa. Upaya itu dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Provinsi Sultra, di Plazainn Kendari, Rabu (2/8).

Mewakili Gubernur Sultra, Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Sultra, Laode Saifuddin mengatakan, Pemprov Sultra tentu sangat mengapresiasi kegiatan penting ini. Sebab ini dinilai dapat menjadi momen berharga untuk semua pihak, terutama para petani kelapa sawit yang merupakan tulang punggung perkebunan kelapa sawit di Bumi Anoa.

"Karena itu mari kita jadikan kegiatan ini sebagai wadah untuk dapat bersama-sama mewujudkan penguatan kemitraan dan kelembagaan perkebunan sawit rakyat, yang akan membawa manfaat besar bagi kemajuan sektor perkebunan kita di Sultra,"kata Saifuddin.

Selama ini, Pemerintah Provinsi tentu sangat berterimakasih dan mengapresiasi peran penting para petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Sebab mereka telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun tak bisa dinafikkan, saat ini sektor perkebunan sawit dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus diatasi bersama agar sektor ini dapat berkelanjutan dan memberi manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Sultra.

"Karena itu kami ingin menekankan tentang pentingnya kemitraan antara petani kelapa sawit dan pengusaha perkebunan. Kemitraan yang kuat akan memberi dampak positif, termasuk dalam hal peningkatan produktivitas, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta akses lebih baik terhadap pasar. Sebab melalui kemitraan ini dapat menjadi kunci dalam memajukan kesejahteraan petani kelapa sawit,"jelasnya.

Selain itu, para petani kelapa sawit harus diberi ruang atau wadah, agar para petani dan pengusaha kelapa sawit bisa melahirkan satu kebijakan yang terbaik bagi kelangsungan dan kesejahteraan petani sawit khususnya di Sultra.

"Pemerintah Sultra tentu hadir mengawasi kegiatan rantai pasok tanda buah segar (TBS) sawit, karena ini merupakan amanah Pemprov dan Apkasindo Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit regulasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 1 Tahun 2018," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra menyebutkan potensi areal perkebunan di Sultra saat ini ada sekitar 70 ribu hektare dari luas tanaman sawit

"Namun baru sekitar 30 persen yang sudah berproduksi dengan penghasilan rata-rata baru mencapai 2-3 ton per hektare per tahun. Kita berharap kedepan sektor ini bisa lebib dimanfaatkan secara maksimal,"harapnya.

Sementara itu, Ketua DPW Apkasindo Sultra, Fauzi Sadinur mengatakan, saat ini Apkasindo Sultra sangat membutuhkan suatu kelembagaan dari pelaku usaha dan pemerintah. Hal ini untuk membentuk kelembagaan guna meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit khususnya di Sultra.

"Petani dan pengusaha sawit sangat membutuhkan adanya kelembagaan. Sebab dengan terbentuknya wadah tersebut setidaknya dapat mengatasi permasalahan petani sawit, terutama soal rantai distribusi dan harga TBS (tandan buah segar) sawit,"ungkapnya.

Menurut Fauzi, pembentukan kelembagaan tentu dapat mengatasi permasalahan petani sawit, terutama soal rantai distribusi dan harga TBS yang bisa kita harapkan mendekati harga TBS di daerah lain seperti di Sumatera maupun di Kalimantan.

"Dengan kelembagaan petani, nantinya yang sudah bermitra dengan perusahaan wajib untuk melaksanakan Permentan dan Pergub tentang regulasi tata niaga TBS,"ucapnya.

Ia menjelaskan hingga saat ini sudah ada delapan pabrik kelapa sawit CPO yang tersebar di beberapa kabupaten di Sultra diantaranya Konawe Selatan, Kolaka, Konawe Utara, Bombana dan Konawe. "Kita berharap mmkelembagaan petani diseluruh wilayah Sultra bisa segera terbentuk,"harapnya.

Sebagai informasi, kegiatan diskusi turut dihadiri Sekjen DPP Apkasindo Rino Afrino serta 70 peserta dari petani dan pengusaha sawit se Sultra. Juga hadir secara virtual Ketua DPP Apkasindo Gulat Manurung dan Ketua Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) Sunari. (rah/adv)

  • Bagikan