KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 sementara berlangsung. Saat ini sudah masuk tahap pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih serta ikutannya (verifikasi peserta pemilu dan pencalonan anggota DPRD kab/kota, provinsi, DPR RI dan DPD). Tak hanya Bawaslu yang bertugas mengawasi jalannya tahapan Pemilu, namun publik pun turut mengawal agar agenda nasional itu berlangsung lancar dan sukses.
Mengingat pentingnya tahapan dalam pemilu, pengamat politik Sultra Dr.Najib Husain, S.Sos., M.Si mengatakan transparansi sebagai penyelenggara meliputi 2 aspek yakni transparan menyampaikan tahapan yang sedang berlangsung dan transparan terhadap pengelolaan anggaran kepada publik.
Dr.Najib mencontohkan, saat ini seharusnya masyarakat sudah mengetahui berapa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Sultra. "Dan kalau perlu sebelum penetapan DPT, para stakeholder bisa diundang untuk melihat kerja KPU dan yang melakukan pendataan pemilih. KPU harus transparan," ujarnya kepada Kendari Pos, Selasa (20/6), kemarin.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (Fisip UHO) itu menekankan masih adanya perbedaan calon pemilih antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Terkait transparansi anggaran, Dr.Najib meminta KPU Sultra agar menyampaikan laporan keuangan penggunaan anggaran yang sudah digunakan pada tahapan pemilu. Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran pemilu penting diketahui oleh publik agar tidak menimbulkan pandangan negatif terhadap penyelenggaraan pemilu di Sultra.
"Yang terjadi saat ini KPU hanya lebih kedengaran pada saat pengusulan dana pemilu namun setelah pelaksanaan pemilu, itu yang masih abu-abu. Seharusnya ketika KPU menyampaikan kepada publik bahwa sebesar inilah dana yang mereka butuhkan maka seharusnya setelah pelaksanaan pemilu KPU juga harus berani mengungkap ke publik bahwa dana yang terpakai itu sebesar seperti ini. Supaya masyarakat itu tidak selalu mencurigai usulan dana yang diusulkan oleh KPU," tutur Dr.Najib Husain.
Ia berharap, KPU selalu berpikir terhadap efisiensi penggunaan anggaran. Pasalnya sampai saat ini problem yang dihadapi KPU yakni belum melaksanakan pesta demokrasi yang murah dan efisien.
"Selama ini yang tergambar pada pesta demokrasi yang dilaksanakan itu mahal dan membutuhkan proses yang berbelit-belit. Saya sarankan kalau KPU tidak bisa mengungkapkan secara langsung, itu bisa dilakukan melalui website KPU itu dan bisa diakses oleh publik, " kata Dr.Najib Husain.
Senada, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh meminta KPU transparan sebagai penyelenggara. Abdurrahman juga berharap KPU menjaga muruah sebagai penyelenggara pemilu yang jujur, adil dan transparan disegala aspek, baik dalam penyampaian tahapan pemilu maupun pengelolaan anggaran pemilu.
"Sejauh ini kami melihat kinerja KPU Sultra sudah baik tinggal dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik baik secara langsung maupun melalui media massa. KPU harus terbuka, kami dukung dan siap mengawal KPU menyukseskan pemilu, " kata Abdurrahman Shaleh.
Upaya konfirmasi telah dilakukan Kendari Pos. Tak satupun komisioner KPU Sultra yang berhasil ditemui di kantor KPU. Saat dihubungi Kendari Pos, tidak satupun memberikan tanggapan terkait tahapan penyelenggaraan pemilu. (ags/b)
Mengawal Tahapan Pemilu
