KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) mendorong optimalisasi penggunaan market place BOSARA atau Belanja Online Sulawesi Tenggara. Mengingat saat ini, semua harus mengarah ke digitalisasi. Sehingga, lahirlah aplikasi BOSARA di Pemprov Sultra.
Kepala BPBJ Sultra, Khaerudin mengatakan, Aplikasi BOSARA hadir sebagai wadah belanja online Pemprov Sultra. Di dalamnya, berisi aneka ragam kebutuhan rutin belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Khususnya, untuk metode belanja langsung yang dikemas dengan sistem keamanan mumpuni, transaksi dan pertanggung jawaban mudah.
"Hadirnya BOSARA, juga untuk menghindari kegiatan belanja langsung OPD yang dapat menciderai prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Kami terus mendorong seluruh OPD agar dapat berbelanja melalui BOSARA," kata Khaerudin.
Sepanjang Januari 2023, sudah ada sekira 2.367 produk yang ditayangkan dalam aplikasi BOSARA. Terdiri dari 128 penyedia. Mengingat kini masih awal tahun, sehingga baru mencapai 10 transaksi. Dengan nilai transaksi Rp78. 377.700.
"Aplikasi BOSARA hanya fokus pada produk dibawah Rp50 juta. Di sini, banyak pelaku usaha maupun UMKM sebagai penyedia produk. Beragam produk yang ditawarkan. Mulai dari makanan dan minuman, pengadaan pakaian, alat tulis kantor, dan beberapa produk kategori lainnya. Bagi masyarakat yang ingin menjadi bagian dalam market place, bisa mengunjungi situs web https://bosara.sultraprov.go.id/,"jelasnya.
Dirinya juga mengajak semua OPD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, menggunakan BOSARA sebagai media belanja online pengadaan kantor. Sehingga, ini bisa digunakan seluas-luasnya. Terlebih, sebelumnya, sudah ada instruksi dari Gubernur untuk memanfaatkan market place Bosara.
"Kami melihat, keinginan OPD semakin besar untuk menggunakan BOSARA. Hal ini dapat lihat, banyak OPD berkonsultasi tentang penggunaan dan cara belanja melalui BOSARA. Bahkan saat ini, untuk BOSARA sudah ada beberapa intansi yang melakukan transaksi. Mulai Sekertariat DPRD Provinsi, Rumah Sakit Bahteramas, BPBJ, Balitbang dan beberapa instansi lainya," terangnya.
Dia berharap, tahun 2023 ini, seluruh OPD tak lagi melakukan belanja manual. Terlebih Sultra, sudah punya market place sendiri. Ini suatu kebanggan. Sebab, se-Indonesia baru empat provinsi yang sudah memiliki market place sendiri.
"Harapan kami, mari tinggalkan belanja offline atau manual. Sekarang kita mengarah ke digitalisasi. Hal ini sebagaimana harapan pemerintah pusat dan Sultra. Mulai dari hal kecil," imbuhnya. (rah)
