--Kehadiran ASN Capai 99 Persen
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Ancaman Penjabat (PJ) Wali Kota Kendari Muhammad Yusup yang akan menjatuhkan sanksi bagi pegawai yang tambah-tambah libur terbilang efektif. Di hari pertama berkantor pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri, tingkat kehadiran Aparatur Sipil (ASN) cukup tinggi. Dari hasil inspeksi mendadak (sidak), kehadiran abdi negara yang mengabdi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mencapai 99 persen.
Muhammad Yusup mengaku cukup puas dengan tingkat kehadiran pegawai pada hari pertama pasca liburan panjang. Itu artinya, ASN sudah memahami tugasnya sebagai aparat negara dan pelayanan masyarakat.
“Tingkat kehadiran pegawai di hari pertama berkantor 99 persen. Kedisiplinan ini harus terus dipertahankan. Secara perlahan, ASN sudah sadar dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya. Hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Yusup kemarin.
Baru-baru ini lanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor 01 tahun 2024. Yang mana, memberikan kesempatan bagi ASN di instansi tertentu untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 16-17 April 2024. Namun kebijakan itu tak diterapkan. Pasalnya, ASN sudah masuk kerja dihari pertama pasca libur lebaran.
“Komitmen kita diawal seluruh ASN harus sudah masuk kerja pada tanggal 16 April 2024 untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Yusup.
Sebelum melaksanakan sidak kehadiran ASN, Muhammad Yusup memimpin apel gabungan di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari. Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf atas kata dan tindakan yang kurang berkenan kepada seluruh ASN saat menjabat saat ini.
"Insya Allah, dengan spirit dan semangat Halal Bihalal ini menumbuhkan rasa persaudaraan kita, kebersamaan kita demi untuk bagaimana menciptakan persatuan dan kesatuan dalam menjalankan fungsi sebagai ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Orang nomor satu di Kota Kendari ini meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus menjalankan tupoksinya dalam pelayanan masyarakat. Terutama melakukan langkah secara serius dan laporan secara berkala dalam mengontrol pengendalian inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrim.
"Ini harus disampaikan setiap minggunya kepada saya, jangan sampai kita lalai karena setiap saat saya selaku Pj Wali Kota Kendari juga dikontrol oleh Menteri Dalam Negeri. Jangan sampai kita terlalu asik dengan kegiatan masing-masing sampai lupa kontrol penanganan terhadap inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrim," pungkasnya. (b/ags)
