--RKPD 2025 Mulai Dirumuskan
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Kebijakan pembangunan di Sulawesi Tenggara (Sultra) kini semakin terarah. Tiap tahun, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra mengajak kabupaten/kota bersama menyinkronkan dan merumuskan program kerja. Melalui program yang selaras, sasaran dan target pembangunan di Bumi Anoa bisa dioptimalkan.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Asrun Lio mengatakan strategi pembangunan harus disusun secara matang. Apalagi sistem perencanaan pembangunan diamanatkan dalam UU nomor 25 tahun 2004 dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Untuk mencapai sasaran, provinsi dan kabupaten/ kota maupun pusat harus berkoordinasi dalam penyelarasan target dan prioritas pembangunan.
“Ini perlu dilakukan mengingat perencanaan pembangunan nasional dan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan,” kata Asrun Lio dalam Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekbang) tingkat provinsi di Hotel Claro, Selasa (16/4).
Forum Rakortekbang ini lanjut Jenderal ASN ini, bukan hanya sekadar pertemuan rutin. Tetapi juga sebagai bagian dari upaya menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten dan kota se-Sultra.
“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki tanggungjawab mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah pada level provinsi dan kabupaten/kota, sehingga target-target pembangunan nasional yang ditetapkan setiap tahun dapat tercapai. Rakoetekbang ini merupakan langkah menyelaraskan perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Kepala Bappeda Sultra Johannes Robert Maturbongs mengatakan berbagai aspek teknis perencanaan pembangunan dibahas secara mendalam pada pertemuan ini. Makanya, peserta Rakortekbang terdiri dari perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga instansi terkait lainnya saling berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menyusun rencana pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Dalam konteks ini, Bappeda Sultra memainkan peran sentral dalam memfasilitasi diskusi dan merumuskan strategi bersama. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan dan dianalisis memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga hasil perencanaan dapat diandalkan sebagai landasan kebijakan pembangunan di masa mendatang,” jelasnya.
Rakor ini kata Robert, merupakan langkah konkret dalam memastikan setiap langkah pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah memiliki dasar yang kokoh dan terukur. Dengan sinergi dan kerja sama yang kuat antara semua pihak terkait, diharapkan Sultra dapat terus maju dan berkembang.
“Tahun 2025 merupakan titik awal rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025- 2045. Hal ini sebagai pedoman kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025 “ 2029,” pungkasnya. (c/rah)
