--Menggagas Digitalisasi Reformasi Birokrasi
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pelataran kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) dijejali ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN). Seluruh ASN dari puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir mengikuti apel gabungan, Senin (11/9). Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen (Purn) Andap Budhi Revianto menegaskan 3 poin penting yang perlu menjadi perhatian ASN lingkup Pemprov Sultra.
Poin pertama, perlakuan yang sama terhadap ASN baik PNS maupun non PNS. Kedua, penilaian ASN berbasis kinerja dan pencapaiannya. Ketiga, menyikapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dalam semangat toleransi agar demokrasi tidak "karam".
Pj.Gubernur Komjen Andap mengatakan seluruh ASN mesti mendapat perlakuan yang sama. "Kita semua adalah 1 gerbong pengabdian. ASN jajaran Pemprov berasal dari beragam suku yang berada di Sultra. Bahkan dari luar Sultra," ujarnya saat memimpin upacara dan apel gabungan perdana di pelataran kantor gubernur, Senin (11/9/2023) yang Sekda Sultra, Asrun Lio, staf ahli gubernur, para asisten, kepala OPD, kepala Biro, dan seluruh ASN Pemprov Sultra.
Mantan Kapolda Sultra itu mengingatkan, jangan sampai pembagian kerja dan tanggung jawab ASN di wilayah kerja Pemprov Sultra diwarnai semangat kesukuan. Sebab Sultra adalah bagian penting dari NKRI.
Tugas dan tanggung jawab ASN adalah sama, memperjuangkan kehidupan masyarakat, apa pun sukunya. Hal itu sesuai amanat konstitusi sebagaimana Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang harus dipegang teguh seluruh ASN.
Para ASN yang bekerja di Provinsi Sultra, memiliki tugas utama mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sultra, apa pun sukunya, apa pun agamanya, apa pun latar belakang sosial ekonominya.
"Saya selaku pemimpin Provinsi Sultra yang memegang amanah dalam waktu yang singkat ini, berkomitmen tidak ada perbedaan perlakuan kepada jajaran birokrasi di Pemprov Sultra, apapun suku, agama, dan latar belakang pendidikannya. Semua akan diperlakukan sama," tegas Pj.Gubernur Komjen Andap.
Poin kedua. Prioritas penilaian ASN Pemprov Sultra berbasis kinerja dan pencapaiannya. Alat ukurnya adalah Indeks Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Index (KPI) ASN. KPI yang akan dibangun bukan sekadar berbasis penyerapan anggaran saja, melainkan dinilai berdasarkan target-target pencapaian program pembangunan.
"Artinya, bukan hanya berbasis apakah alokasi anggaran terserap atau tidak. Tetapi, apakah alokasi anggaran tersebut tepat sasaran atau tidak, apakah kinerja dan anggaran yang digunakan Pemprov Sultra berpengaruh pada kesejahteraan kurang lebih 2,7 juta masyarakat Sultra atau tidak," jelas Pj.Gubernur Komjen Andap.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI itu memaparkan reformasi birokrasi di Pemprov Sultra yang merupakan 1 kesatuan utuh dengan berjalannya kebijakan pembangunan. Kinerja birokrasi bukan hanya formalitas pemenuhan standar administrasi.
Menurutnya, administrasi birokrasi sesungguhnya merupakan instrumen agar pelayanan publik yang tertuang dalam APBD bukan hanya akuntabel, namun jelas indikatornya, yaitu kesejahteraan masyarakat.
"Pertanggungjawaban ASN bukan hanya terisinya lembar-lembar formil administrasi, basis utama ASN adalah moral kinerja yang merupakan alat untuk mencapai cita-cita konstitusi," ungkap Pj.Gubernur Komjen Andap.
Mantan Kapolda Maluku itu menambahkan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk sekadar memenuhi tuntutan era digital namun berfungsi membantu seluruh jajaran birokrasi dalam mendisiplinkan diri. Selain itu, membantu peningkatan kualitas kinerja menjadi terukur, terencana, akuntabel dan transparan.
"Melalui monitoring dan evaluasi kinerja berbasis digital akan mempermudah birokrasi ini untuk mempercepat ketertinggalan dan menuntaskan kerja pelayanan publik," ucap Pj.Gubernur Komjen Andap.
Poin ketiga. Kesiapan Sultra menghadapi Pemilu 2024 dalam semangat toleransi. Dalam cara pandang konstitusional, Pemilu adalah jalan ke arah penyempurnaan demokrasi.
Karena itu, Pj.Gubernur Komjen Andap mengingatkan seluruh masyarakat, termasuk yang akan menggunakan hak pilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 untuk menjaga semangat toleransi. Hal ini sangat penting agar jangan sampai pesta demokrasi nanti menjadi arena pertempuran politik, sehingga membahayakan keutuhan bangsa.
Jangan sampai pesta demokrasi memusnahkan semangat toleransi. Tanpa toleransi, demokrasi akan "karam". Tanpa toleransi, pesta demokrasi hanya akan menjadi ancaman persatuan, kekuatan bangsa akan musnah. Yang tertinggal hanya kebencian dan konflik sosial yang dapat mengarah pada perang saudara. "Karena itu dibutuhkan kesadaran bersama untuk mengawal pesta demokrasi dapat berjalan secara aman, damai, dan kondusif," tegas Pj.Gubernur Komjen Andap.
Mantan Kapolda Kepri itu melanjutkan, demokrasi sesungguhnya hanya alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, dan Pemilu adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi itu sendiri.
"Tugas semua pihak, khususnya seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk mendukung penuh kinerja penyelenggara Pemilu, sehingga Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Sultra benar-benar mampu menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang tertuang dalam amanah pembukaan konstitusi, UUD NRI tahun 1945," pungkas Pj.Gubernur Komjen Andap. (rah/b)
