KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Survei kesehatan Indonesia masih menempatkan Buton Utara (Butur) pada angka prevalensi tengkes (stunting) yang cenderung meningkat. Dari 31,2 persen pada tahun 2022 menjadi 33,9 di 2023 lalu. Makanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Butur, terus melakukan upaya penanganan, termasuk menggelar pertemuan technical assistant.
“Pertemuan ini untuk mencari solusi penyelesaian yang cepat dan tepat dalam penurunan prevalensi stunting,” tegas Wakil Bupati Butur, Ahali, MH., di hadapan stakeholder terkait dan pihak BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, akhir pekan lalu. Menurutnya, tim percepatan penurunan tengkes harus melibatkan lintas sektor. Sebab mesti segera ditangani dengan baik, agar generasi masa depan Indonesia khususnya Butur bisa unggul, berdaya saing dan berkualitas.
“Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada komitmen dan koordinasi bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai Desa. Itu akan menjadi kunci keberhasilan percepatan penurunan stunting,” optimis Butur-2 tersebut. Di tempat yang sama, perwakilan BKKBN Provinsi Sultra, Dr. Mustakim, memaparkan, penanganan tengkes harus menjadi fokus bersama semua stakeholder. Targetnya, terjadi penurunan prevalensi secara nasional tahun 2024 sebesar 14 persen dari tahun 2023 21,6 persen.
“Persoalan ini bukan semata terkait tinggi badan, namun lebih buruknya adalah dampak terhadap kualitas hidup, ketertinggalan dalam kecerdasan dan kalah persaingan. Ini memengaruhi badan dan otak anak,” urai Mustakim. Dalam penanganannya, permasalahan kecukupan pangan dan gizi, kekurangan nutrisi kronis pada suatu wilayah, harus diungkap secara terbuka. Sehingga penanganan stunting dapat terealisasi dengan baik. Empat Organisasi.
Perangkat Daerah (OPD) teknis, seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, DPMD serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, diminta menyampaikan rencana aksi dalam percepatan penurunan angka tengkes di Butur. (b/had)
