Inflasi Terkendali, Stunting Menurun

  • Bagikan
KAD bersama Pemkab Bombana dalam penanganan inflasi bersama High Level Meeting TPID
KAD bersama Pemkab Bombana dalam penanganan inflasi bersama High Level Meeting TPID

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID --Inflasi dan stunting adalah dua isu nasional yang membutuhkan penanganan dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah. Karena itu Pj. Bupati Buton, Basiran, cukup serius untuk mengendalikan inflasi dan menekan angka stunting. Itu terlihat dari frekuensi koordinasi yang dilakukan baik internal maupun melibatkan Forkopimda. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Buton terhitung sejak Agustus 2022, tercatat sudah 38 kali menggelar Rakor. Termasuk urusan stunting, sudah delapan kali dilakukan pertemuan. Itu tak terjadi pada pemerintahan sebelumnya.

Pj. Bupati Buton, Drs. Basiran, M.Si berinteraksi dengan siswa dan guru gasing

Menggelar Pasar murah, gerakan menanam pekarangan untuk gizi keluarga, percepatan realisasi belanja APBD, dukungan insentif stimulus transportasi, bantuan sarana nelayan dan bibit nelayan bagi komoditas unggulan yang bergejolak, rutin menginput dan mempublish kondisi terbaru IPH melalui aplikasi SP2KP, merupakan langkah-langkah konkreit Pemkab dalam mengendalikan inflasi. “Terbaru kami melakukan KAD dengan tiga daerah terkait komoditas unggul (Kabupaten Buton Selatan, Konawe, Bombana). Kemudian ada program swasembada beras kerja sama dengan BRIN dan UNPAD dengan target Buton swasembada beras 2025,” ungkap Pj. Bupati Buton, Basiran.

KAD dengan Pemkab Konawe dalam penanganan inflasi bersama

Selama menjabat, Basiran mengarahkan anggaran daerah untuk fokus pada pada peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta penanganan stunting. Langkah nyata dalam upaya penurunan stunting dimulai dengan identifikasi anak dan keluarga berisiko, by name by address. Menerbitkan SK bagi orang tua asuh anak stunting, melaunching orang tua asuh anak stunting dengan menggalang kalangan Forkopimda, instansi vertikal, BUMN, BUMD, swasta, Kadin Buton, ASN eselon II, III, IV, camat, kepala desa dan kepala Puskesmas, Ormas, tokoh masyarakat se-Kabupaten Buton. Jumlahnya, 537 orang tua asuh dari 1.751 anak stunting. Kampanye masif cegah stunting hingga ke desa-desa, melaksanakan rembuk stunting, peningkatan screning anemia remaja putri, konsumsi tablet penambah darah remaja putri, pemeriksaan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah (TTD), ibu hamil, pemberian makanan tambahan ibu, pemberian ASI ekslusif sejak lahir sampai bayi berusia enam bulan. Juga pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 tahun (Baduta). Selain itu, terlaksana dan rujukan Balita dengan masalah gizi (weight faltering wasting dan stunting), peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi.

KAD bersama Pemkab Bombana dalam penanganan inflasi bersama High Level Meeting TPID.

Basiran juga menambah fasilitas kesehatan demi mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Jumlah Faskes sebelum Basiran menjabat hanya 50 unit dan kini sudah menjadi 70 Faskes melalui penambahan Puskesmas pembantu pada berbagai wilayah. Bahkan tenaga kesehatan juga dibekali dengan kendaraan dinas. 42 unit motor dan satu unit modis sudah diserahkan Basiran ke tenaga medis. “Selama saya menjabat terjadi penurunan prevalensi stunting sebesar 3,88 persen dari tahun 2021 sebesar 21,32 persen menjadi 17,44 persen pada Februari 2023. Jumlah anak stunting tahun 2022 sebanyak 1.918 anak dan 2023 menjadi 1.751. Saya yakin jumlah ini akan terus berkurang seiring dengan konsistensi aksi-aksi kita menangani stunting itu,” ulas Basiran.

Ketua TP PKK Kabupaten Buton ketika memberikan makanan tambahan pada Balita untuk mencegah stunting.

Sejumlah penghargaan yang diterima berkat konsistensi dalam pembangunan sektor kesehatan itu, diantaranya, terbaik kedua atas kinerja kabupaten dalam pelaksanaan aksi konvergensi upaya percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2022, terbaik I penyusunan profil kesehatan, terbaik II penyelenggaraan Germas tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, meraih sertifikat eliminasi malaria tahun 2023 dan Buton juga sudah mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan sistem penjaminan kesehatan untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan pada tahun 2023 ini. (b/ lyn/adv)

  • Bagikan