KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Aliansi Tenaga Honorer UPTD Puskesmas Tomia di Kecamatan Tomia bersama Solidaritas Mahasiswa Pemuda, Pelajar Waiti’i Raya, meminta bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi mencopot Baharudin La Hamiru dari jabatannya sebagai Kepala Puskesmas (Kapus) Tomia. Desakan itu mencuat karena adanya mosi tidak percaya pada kepemimpinan Baharuddin La Hamiru. Selain ada beberapa hak honorer yang dinilai belum dibayarkan, mereka juga mengaku bekerja di bawah tekanan. Bahkan para petugas merasa bingung dengan kepemimpinan Baharuddin di Puskesmas Tomia. Sebab dalam mengambil keputusan, bukan hanya dirinya, tetapi melibatkan keluarga yang juga sebagai ASN di Puskesmas Tomia.
Salah seorang tenaga honorer Puskesmas Tomia, Liar, mengatakan ada beberapa program yang menjadi hak tenaga honorer tapi tidak dibayarkan hingga saat ini. Pihaknya sudah mempertanyakan berkali-kali, tapi tidak ada tanggapan. "Bahkan ada Ranap dan bantuan operasional kesehatan (BOK) tahap 4 yang tidak dibayarkan sampai sekarang dengan alasan hangus. Padahal kegiatannya sudah jalan,” ungkapnya, Kamis (6/7).
Menanggapi perihal ini, Kapus Tomia, Baharuddin La Hamiru, membantah semua tuntutan tenaga honorer tersebut. Ia mengklaim selama ini telah bekerja sesuai aturan yang ada. Ia tidak akan pernah mau mundur dari jabatannya sekalipun sudah didemo. “Saya tidak bersedia tanda tangan surat pernyataan pengunduran karena semua keterangan yang diberikan teman-teman tenaga honorer tidak sesuai dengan fakta yang ada. Saya tetap pada pendirian sekalipun diminta mundur dari jabatan sebagai Kapus Tomia,” tegas Baharuddin La Hamiru.
Ia menyebut ada beberapa tuntutan yang memang anggarannya tidak ada dan belum dicairkan sampai saat ini. Ia juga mengatakan semua kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas Tomia melalui rapat bersama. “Berbicara anggaran, sampai sekarang dana rutin Puskesmas Tomia itu belum cair. Terkait masalah BOK tahap 4 sudah ada petunjuk teknis baru terkait pengelolaan anggaran, diprioritaskan penggunaan skala nasioanl. Banyak kegiatan-kegiatan yang diklaim tapi tidak ada anggarannya. Untuk tuntutan dana BOK tidak ada anggarannya sehingga dipastikan tidak bisa dibayarkan sekalipun kegiatan sudah berjalan,” argumennya.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Suparman, mengaku, mereka turun langsung ke lapangan karena beberapa alasan. Selain untuk mewakili para tenaga honorer, juga karena pelayanan yang dinilai tidak maksimal. Pelayanan tenaga medis di Puskesmas Tomia tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. “Ada salah seorang pasien yang sakit dan dibawah ke Pusekesmas Tomia tapi justru dialihkan ke Puskesams Waiti’i. Nah ini yang sedang kami cari tahu informasinya. Persoalan pelayanan yang kami dengar dari masyarakat memang sudah sering dikeluhkan, karena tidak maksimal. Bahkan banyak masyarakat Kecamatan Tomia justru mendapatkan fasilitas kesehatan di Kecamatan Tomia Timur seperti di Puskesmas Usuku,” tudingnya. (b/thy)
