KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Proses pencairan dana desa (DD) tahap pertama pada tahun 2023 ini, tengah berlangsung. 83 desa di Buton harus menuntaskan persyaratan administrasi terlebih dulu agar DD dan alokasi dana desa (ADD) itu bisa masuk ke rekening masing-masing. Awal Mei lalu sudah banyak Pemerintah Desa (Pemdes) yang menuntaskan kewajibannya dan mulai mengelola keuangan masing-masing. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Buton, Murtaba Muru, mengatakan, pencairan DD dan ADD tahun 2023 sudah hampir rampung. Kini tersisa kurang dari 10 desa lagi masih dalam proses. "Saya baru tanda tangan. Mungkin sudah bisa mereka cek hari ini (kemarin) atau Senin paling lambat, itu sudah cair," katanya, Jumat (26/5).
Sejumlah masalah yang menghambat adalah dokumen laporan pengelolaan DD dan ADD sebelumnya dan APBDes tahun 2023 yang sudah diteken sebagai peraturan desa. "Laporannya (kendala) itu kalau ada yang masih kurang diminta dilengkapi sampai tuntas semuanya. Kemudian APBDesnya, tapi sudah tuntas kemarin. Nanti dicek saja ke bank," tambah Murtaba Muru. Menurutnya, salah satu masalah teknis di desa yang memengaruhi performa dan kinerja adalah adanya kawasan blank spot atau wilayah tak tersentuh jaringan internet. Di Buton masih ada kurang lebih 10 desa yang tak terjamah jaringan digital.
"Kadang-kadang ada masalah yang harus diselesaikan, tapi aparatur desanya tidak bisa dihubungi. Atau ada pengumuman penting dan darurat itu juga suka telat responnya," lanjutnya. Masalah itu kata Murtaba Muru, sudah dicarikan solusinya. Melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sudah berkolaborasi dengan sejumlah penyedia. Tetapi sampai saat ini memang belum dapat menjangkau semua. "Di kecamatan Kapontori itu yang banyak. Dulu setengahnya (dari 14 desa) tidak ada jaringan. Nah tahun lalu yang ujung itu (Todanga dan Tumada) sudah dibangun tower. Tapi masih ada yang belum seperti Waondo Walio, Wambulu, Bukit Asri dan seterusnya itu belum," urainya.
Murtaba berharap tahun ini atau 2024 mendatang, tak ada lagi blank spot. Sehingga arus informasi di tiap desa bisa berjalan dengan baik. "Kalau seandainya semua sudah punya jaringan, kan enak. Bisa rapat online," pungkasnya. (c/lyn)
