Optimalkan Sinergisitas, Kolaborasi Lintas Sektoral

  • Bagikan
Drs I Gusti Adi Suwantara MSi

Entaskan Masalah Ketransmigrasian dan Pembangunan Ketenagakerjaan

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, (Distransnaker) Konsel paham betul strategi tepat untuk memuluskan pembangunan daerah. Lembaga yang dipimpin I Gusti Adi Suwantara, tersebut mengoptimalkan sinergisitas dan kolaborasi lintas sektoral.

Kepala Distransnaker Konsel, I Gusti Adi Suwantara mengungkapkan masalah yang bisa ditemukan dari sisi transmigrasi ialah belum terpenuhinya pembangunan infrastruktur, penguatan lembaga usaha ekonomi, pembinaan sosial budaya, serta permasalahan lahan yang tumpang tindih di wilayah extransmigrasi.

“Untuk menjawab persoalan ini kami maksimalkan sinergi dengan pemerintah pusat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan, DPRD, dan investor yang berinvestasi di Konsel,” kata IGusti Adi Suwantara.

Urusan ketenagakerjaan, Gusti menuturkan tak sedikit program yang dijalankan, bekerjasama dengan berbagai stakeholder. Di antaranya pendaftaran pencari kerja yang memerlukan hubungan kerja sama dengan dunia usaha maupun perusahaan penyalur TKI (PJTKI).

“Kemudian perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya dan tenaga kerja mandiri (TKM), yang memerlukan kerjasama dengan pihak Kemenaker, serta studi komparatif dengan daerah yang berhasil mengelola kegiatan padat karya dan TKM,” ujarnya.

Hubungan industrial yang merupakan kemitraan dunia usaha agar terciptanya regulasi untuk menjamin hak dan kewajiban tenaga kerja. “Distransnaker juga concern terkait jaminan sosial ketenagakerjaan yang membutuhkan kemitraan dengan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan,”kata ia.

Gusti menjelaskan, Distransnaker mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) di Konsel. Menyukseskan peran dalam menjalankan fungsi peningkatkan mutu tenaga kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Serta mewujudkan wirausaha mandiri melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi (PBK).

“Yang sumber pembiayaannya melalui alokasi dana dari Kemenaker serta pemerintah daerah, dan kerjasama dengan dunia usaha,” pungkasnya. (ndi/adv)

  • Bagikan