--Ungkap 5 Tantangan yang Mesti Dituntaskan
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Usai dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto langsung tancap gas bekerja. Hari pertama berkantor, ia langsung mengumpulkan kepala OPD Pemprov Sultra dan memberikan pengarahan usai sertijab, Jumat (8/9), kemarin. Dalam rapat bersama pimpinan OPD, Pj.Gubernur Komjen Andap memaparkan fokus kerjanya nanti.
Pj.Gubernur Sultra, Komjen Andap memberi atensi terhadap implementasi secara nyata reformasi birokrasi. Salah satunya dengan membangun digitalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan layanan publik. Hal penting lainnya adalah menghadirkan sistem pemerintahan berbasis data akurat dan aktual.
“Data akurat danjaktual yang menggambarkan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan sangat dibutuhkan sehingga pembangunan Provinsi Sultra ke depan berjalan lebih efektif, transparan, tepat sasaran, dan akuntabel,” ujar Pj.Gubernur Sultra, Jumat (8/9), kemarin.
Selain itu, Pj.Gubernur Komjen Andap berkomitmen mengawal dan menyukseskan agenda nasional yakni Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Pada sisi lain, Provinsi Sultra ini memiliki sumber daya alam (SDA) berlimpah.
Untuk itu, Pj.Gubernur Komjen Andap akan melakukan pemetaan dan analisis potensi dan masalah secara mendalam dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA Sultra.
Menurutnya, pemetaan dan analisis potensi dan masalah SDA diperlukan bukan sekadar untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Sultra. “Namun pertimbangan utamanya adalah peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan dan kemajuan, serta keselamatan masyarakat, sebagaimana amanat konstitusi,” tutur Pj.Gubernur Komjen Andap. Terkait temuan pemeriksaan BPK, Pj.Gubernur Komjen Andap menyatakan Pemprov Sultra berkewajiban menindaklanjutinya, agar tidak ada temuan berulang, sehingga laporan keuangan semakin akuntabel, tanpa cela.
“Kita selesaikan tugas-tugas yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2023 dengan sebaik-baiknya,” tuturnya memberikan arahan kepada jajaran birokrasi Pemprov Sultra.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI itu memaparkan berdasarkan pemetaan dan analisis sementara, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dan fokus kerja bersama di Provinsi Sultra.
Tantangan pertama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terjadi lonjakan angka kemiskinan di Sultra periode Maret 2023 sebesar 11,43 persen. Kedua, Provinsi Sultra kaya akan SDA mineral. “Namun berdasarkan data Kementerian ESDM dan KPK ditemukan sejumlah persoalan, di antaranya beberapa perusahaan tambang ditemukan tidak taat administrasi, perizinan, maupun pajak. Termasuk potensi konflik sosial mengenai ketenagakerjaan dan lahan dengan masyarakat sekitar,” jelas Pj.Gubernur Komjen Andap.
Ketiga, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi di Provinsi Sultra. Permasalahan itu adalah lemahnya pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal berupa bangunan dan akses jalan.
"Selain itu, adanya keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan dalam pengerjaan irigasi dan jaringan pada OPD. Kemudian, lemahnya pengelolaan aset tetap pemda yang ditujukan dengan adanya kehilangan aset, kerusakan aset serta permasalahan administrasi barang habis pakai, "imbuh Pj.Gubernur Komjen Andap.
Tantangan keempat, berdasarkan hasil Musrenbang Sultra tahun 2023, terdapat 4 aspek permasalahan dan isu strategis yang masih menjadi pembahasan utama, yaitu pembangunan manusia, pemulihan perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan.
Tantangan kelima berdasarkan hasil pemetaan dan evaluasi Bawaslu Sultra terkait Pemilu 2024. Pj. Gubernur Sultra Komjen Andap menyampaikan terdapat potensi kerawanan dalam proses tahapan Pemilu 2024. Kerawanan itu adalah praktik politik uang, potensi isu sara, yang ditunggangi kelompok kepentingan tertentu yang dapat memicu konflik sosial dengan mengadu domba kesukuan dan/atau agama yang berujung konflik sosial. Terakhir terkait netralitas ASN.
Pj.Gubernur Komjen Andap mengingatkan para ASN Pemprov Sultra agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, selalu menghadirkan pelayanan masyarakat dan merespons kebutuhan mereka.
“Harus diingat bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Kita harus mendengarkan aspirasi dan merespons kebutuhan mereka. Dalam jabatan saya yang singkat ini, mohon dukungan dan kerja sama yang baik, doa dari rekan-rekan Forkopimda, seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kebijakan pembangunan Sultra,” pungkas Pj.Gubernur Komjen Andap. (rah/b)
TANTANGAN
1.Angka Kemiskinan
-Terjadi lonjakan angka kemiskinan di Sultra
-Pada periode Maret 2023 sebesar 11.43 persen
-Hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik
2.Pengelolaan SDA Mineral
-Sultra kaya akan SDA mineral
-Ditemukan sejumlah persoalan:
-Persoalan Itu adalah :
*Ditemukan beberapa perusahaan tambang tidak taat administrasi, perizinan, dan pajak
*Potensi konflik sosial mengenal ketenagakerjaan dan lahan
3.Temuan BPK RI
-Lemahnya pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal berupa bangunan dan akses Jalan
-Adanya keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan dalam pengerjaan Irigasi dan Jaringan pada OPD
-Lemahnya pengelolaan aset tetap pemda. Indikatornya :
*Adanya kehilangan aset dan kerusakan aset
*Permasalahan administrasi barang habis pakai
4.Isu Strategis Hasil Musrenbang 2023
-Pembangunan manusia
-Pemulihan perekonomian daerah
-Penanggulangan kemiskinan
-Tata kelola pemerintahan
-Peningkatan kapasitas Infrastruktur dasar dan wilayah (terutama Infrastruktur penunjang sektor unggulan)
5.Potensi Kerawanan Tahapan Pemilu 2024
-Terdapat potensi kerawanan dalam tahapan Pemilu 2024
-Hal itu berdasarkan hasil pemetaan dan evaluasi Bawaslu Sultra
-Kerawanan itu adalah :
*Praktik politik uang
*Potensi Isu sara
*Netralitas ASN
ARAHAN PRESIDEN
*Pj.Gubernur Ingatkan kepala daerah dan Forkopimda di Sultra terkait arahan Presiden RI
*Ada 8 arahan Presiden saat rakornas kepala daerah/Forkopimda se-Indonesia
1.Mengendalikan Inflasi
-Kepala daerah harus intens memantau langsung harga bahan pokok
-Hati-hati mengatur tarif PDAM, angkutan umum, dan lain-lain
2.Bersinergi turunkan angka kemiskinan ekstrem (target 0 persen tahun 2024)
3.Fokus akselerasi penurunan angka stunting
4.Harus memperhatikan Iklim Investasi, jangan ada Izin diterbitkan berbulan-bulan
5.Memastikan belanja APBD pada produk buatan dalam negeri
6.Pemkab/kota mendesain wilayahnya dengan baik (sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah)
7.Harus menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024
8.Menjamin kebebasan beragama
SUMBER : PEMPROV SULTRA
DATA DIOLAH KENDARI POS
