--Komjen Andap : Visi Misi Sultra dan NKRI Satu Kesatuan Utuh
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Dalam konteks desentralisasi,gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sudah sepatutnya Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen (Purn) Andap Budhi Revianto mengawal dan menyukseskan program nasional dan daerah. Mantan Kapolda Sultra itu menegaskan komitmennya tegak lurus untuk menyukseskan program prioritas Presiden Jokowi di Sultra.
Pj. Gubernur Komjen Andap mengingatkan kepala daerah dan Forkopimda di Sultra terkait beberapa tugas-tugas yang diamanatkan Presiden RI saat pembukaan rakornas kepala daerah dan Forkopimda se-Indonesia pada Januari tahun 2023 lalu. “Ada 8 hal esensial arahan Presiden kepada Forkopimda dan kepala daerah," ujarnya saat serah terima jabatan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra periode 2018-2023 di kantor gubernur, Jumat (8/9), kemarin.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI itu memaparkan 8 arahan Presiden Jokowi. Pertama, mengendalikan inflasi. Kepala daerah harus intens memantau langsung harga bahan pokok di lapangan. “Hati-hati mengatur tarif PDAM, angkutan umum, dan lain-lain, "ujarnya.
Kedua, kepala daerah dan Forkopimda bersinergi menurunkan angka kemiskinan ekstrem sesuai target 0 persen pada tahun 2024. Ketiga, fokus bekerja dalam akselerasi penurunan angka stunting. “Keempat, harus memperhatikan iklim investasi. Jangan ada izin yang diterbitkan berbulan-bulan," tuturnya.
Pj.Gubernur Komjen Andap menjelaskan arahan Presiden yang kelima yakni memastikan belanja APBD pada produk-produk buatan dalam negeri. “Keenam, pemerintah kabupaten/kota harus mulai mendesain wilayahnya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah," jelasnya.
Arahan ketujuh, kepala daerah harus menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024, dan kedelapan, menjamin kebebasan beragama. “Jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Pj.Gubernur Komjen Andap menyampaikan kebijakan khusus pemerintah pusat, berupa sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sultra. PSN itu hendaknya diperjuangkan oleh seluruh elemen pemerintah agar selesai secara maksimal. “Diantaranya pembangunan Bendungan Ladongi dan Ameroro, serta hilirisasi sumber daya mineral (nikel),"” ungkapnya.
Mantan Kapolda Maluku itu menambahkan visi misi Provinsi Sultra merupakan satu kesatuan utuh dalam upaya mencapai visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD RI tahun 1945.
“Apabila diambil intisarinya, maka visi kita (Provinsi Sultra) adalah menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Adapun misi kita bersama adalah menjadi bagian perjuangan terbentuknya pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat," jelas Pj.Gubernur Komjen Andap.
Pj.Gubernur Komjen Andap memaparkan indikator tercapainya keadilan sosial sesuai amanat UUD tahun 1945, yaitu terpenuhinya hak rakyat atas kesejahteraan. Mulai hak rakyat atas sandang, pangan dan papan. Lalu, pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya, pekerjaan, kesehatan dan jaminan sosial. “Kemudian, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM. Terakhir, terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik," jelasnya.
Mantan Kapolda Kepri itu mengapresiasi prestasi kepemimpinan mantan Gubernur Sultra, Ali Mazi dan mantan Wakil Gubernur, Lukman Abunawas. “Semua capaian dan prestasi harus terus dijaga dan tentunya harus kita tingkatkan, untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Sultra," ungkapnya. (rah/b)
