Brigjen Ayub Dukung Pembangunan Sultra
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Satu bulan lebih, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Ayub Akbar menggenggam tongkat komando Komandan Korem 143/Halu Oleo (HO), sejak 29 Maret 2023. Kendati belum lama berdinas,
namun komitmennya berkontribusi dalam pembangunan Sultra tak diragukan lagi.
Brigjen Ayub Akbar menegaskan siap mendukung pembangunan Sultra lebih maju. Hal itu disampaikannya dalam momentum silaturahmi dan halal bihalal dengan sejumlah media massa, LSM, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, institusi dan lembaga dan stakeholder lainnya.
"Mohon dukungannya kepada semua masyarakat. Kehadiran saya sebagai Danrem baru, tentunya siap berkolaborasi dengan Pemprov dan masyarakat untuk mendukung pembangunan Sultra lebih maju, " kata Brigjen Ayub saat silaturahmi di Swiss-Belhotel, Kamis (11/5), kemarin.
Jenderal bintang 1, kelahiran 3 November 1970 itu menuturkan, untuk mewujudkan pembangunan lebih maju maka dibutuhkan sinergisitas semua pihak, baik pemerintah, media massa, lembaga vertikal, swasta dan elemen masyarakat.
"Olehnya melalui silaturahmi ini, saya mengajak kita semua untuk selalu bersinergi, dan memberi masukan. Mari kita bersama-sama menjaga daerah ini untuk mewujudkan masyarakat Sultra lebih maju dan sejahtera," ungkap lulusan Akmil tahun 1995 ini.
Brigjen Ayub menjelaskan, sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan Sultra salah satunya adalah, TNI memiliki misi yang sama dengan institusi lainnya untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Sultra.
"TNI menjaga pertahanan negara, ketahanan, pangan, dan membantu pemerintah, misalnya berkontribusi dalam penanganan bencana alam. Kita juga memiliki program rehabilitasi rumah layak huni (RTLH) yang tersebaar di beberapa wilayah Kodim di Sultra," jelas Brigjen Ayub.
Pada kesempatan itu, Brigjen Ayub menekankan kepada seluruh prajurit TNI AD di Sultra untuk tidak terlibat politik praktis dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Seluruh prajurit TNI mulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah harus menjaga netralitas. "Jika ada oknum anggota yang terlibat dalam politik praktis itu, tentunya akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku," tegasnya. (kam/c)
