Selain itu, dari segi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Provinsi Sultra telah membangun gedung perpustakaan modern yang dilengkapi peralatan audio visual yang canggih dan saat ini sudah dinikmati seluruh masyarkat Sultra.
“Pembangunan ini akan memberikan efek positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Sultra dan dapat membangkitkan potensi-potensi yang ada di wilayah Sultra,”jelasnya.
Sebagai upaya mendorong perekonomian di Sultra secara inklusif, sebagaimana tema pada Konreg PDRB Kasulampua 2023 adalah melalui kebijakan strategis. Pasalnya, pembangunan ekonomi inklusif, disamping dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, juga untuk pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Serta perluasan akses lapangan kerja.
“Tentu ini bukan menjadi perhatian dari pemprov Sultra saja. Tapi diharapkan menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah di wilayah Kasulampua,” jelasnya.
Pembangunan ekonomi inklusif, harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.
"
Melalui forum Konreg PDRB Kasulampua tahun 2023 ini, mari satukan tekad bekerja semakin keras, cerdas dan ikhlas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kawasan Kasulampua," imbuhnya.
Ketua Panitia Konreg PDRB Wilayah Kasulampua tahun 2023, Johanes Robert Maturbongs mengungkapkan, kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud kesepakatan Konreg PDRB Sulampua tahun 2019 di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Yang kemudian menunjuk Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah
Pelaksanaan Konreg PDRB tahun 2023 yang semula direncanakan tahun 2020. Namun batal dilaksanakan akibat pandemi covid-19.
“Konreg PDRB kali ini merupakan kali pertama bergabungnya wilayah Pulau Kalimantan. Konreg sebelumnya hanya terdiri dari 3 wilayah menjadi 4 wilayah, atau yang semula diakronimkan Sulampua menjadi Kasulampua. Konreg kali ini, terdiri 19 Provinsi. Masing-masing 5 Provinsi di Kalimantan, dan 10 Provinsi induk di wilayah Sulampua dan 4 Provinsi pemekaran di wilayah Papua,” bebernya.
Selanjutnya, dasar pelaksanaan Konreg PDRB Kasulampua
Tahun 2023 adalah Undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Kedua, Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah. Ketiga, hasil deklarasi Konreg PDRB tahun 2019 di Sorong,
Provinsi Papua Barat. Keempat, Hasil Konreg se-Kalimantan tahun 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur.
“Acara Konreg Kasulampua diikuti 286 peserta. Terdiri dari BPS RI, Bappenas, BPS Provinsi, Bappeda Provinsi serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi se-
Kasulampua,” terangnya.
Kepala Bappeda Sultra ini menambahkan, kegiatan ini penting guna mewujudkan keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor. Selain itu, juga sebagai evaluasi hasil kesepakatan dan rekomendasi Konreg PDRB Kalimantan dan Sulampua tahun 2019 lalu.
“Konreg PDRB Kasulampua tahun 2023 ini diselenggarakan selama 3 hari. Mulai 13 Maret 2023 dan selesai 15 Maret 2023.Tema yang diusung: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan
Berkelanjutan di Kawasan Kasulampua," ungkapnya.
DKonreg PDRB 2023 Kawasan Kasulampua diharapkan dapat menjadi dasar bagi semua
pihak untuk berkomitmen dalam memanfaatkan momentum bangkitnya perekonomian pasca pandemi covid 19.
Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bersama mengenai sektor kunci pertumbuhan ekonomi untuk
mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
“Bagaimana penguatan konektivitas dapat dilakukan dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah
Kasulampua. Serta bisa memahami peranan Bank Indonesia
sebagai bank sentral dalam memajukan ekonomi yang merata
di Kasulampua,”tandasnya.
Untuk diketahui, Konreg PDRB wilayah Kasulampua diikuti Kepala BPS RI yang diwakili Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS RI, Koordinator Bank Indonesia wilayah Kalimantan dan wilayah Sulampua. Sementara dari Pemprov Sultra, hadir Ketua DPRD Provinsi Sultra, dan jajaran Forkopimda. (adv/kam)
