KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Status Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulawesi Tenggara (Sultra) kini naik kelas. Selasa (7/11), lembaga yang dipimpin Syahruddin Nurdin ini resmi menyandang akreditasi A dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pengukuhan dan penyerahan sertifikasi BPSDM sebagai lembaga penyelenggara akreditasi nasional diberikan langsung Kepala LAN RI, Adi Suryanto.
Sekretaris BPSDM Sultra, Ahmad Yasir mengatakan sertifikat akreditasi A didasari keputusan LAN nomor 310/K.1/PDP.09/2023. Keputusan ini menetapkan BPSDM Sultra sebagai lembaga penyelenggara pelatihan terakreditasi dengan kategori bintang 1 (satu) dengan masa berlaku lima tahun.
“Dalam keputusan itu, menerangkan bahwa BPSDM Sultra sebagai penyelenggara program pelatihan kepemimpinan administrator dengan kategori akreditasi A dalam waktu lima tahun. Kemudian sebagai penyelenggara pelatihan kepemimpinan pengawas dengan kategori akreditasi B dalam waktu tiga tahun, dan sebagai penyelenggara pelatihan pendidikan dasar CPNS dengan kategori akreditasi B dalam waktu tiga tahun, “sebutnya.
Secara terpisah, Kepala BPSDM Sultra Syahruddin Nurdin mengatakan capaian ini cukup membanggakan bagi daerah Sultra. Pasalnya ini merupakan hal yang dinantikan selama ini oleh BPSDM Sultra.
“Ini merupakan predikat bergengsi bagi daerah Sultra sebagai lembaga penyelenggara pelatihan dan pendidikan ASN. Kedua predikat yang diberikan oleh LAN tersebut yakni akreditasi lembaga pelatihan dan akreditasi program pelatihan, “ jelas mantan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra ini.
Hasil penilaian ini sambung mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Sultra ini, sangat memuaskan dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Makanya, BPSDM layak mendapatkan bintang satu dalam program pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) dan pelatihan kepemimpinan pengawas dan CPNS dengan perolehan akreditasi B, “ jelasnya.
Guna mempertahankan prestasi ini, dibutuhkan komitmen dan konsistensi bagi pemda untuk menjaga keberlanjutan predikat ini. Selain dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkualitas, harus disertai dengan outcome dan dampak yang nyata bagi peningkatan kapasitas ASN dan pelayanan publik.
“Untuk itulah, motivasi dan dukungan sangat dibutuhkan peningkatan keberlanjutan bagi kualitas sumber daya aparatur baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sultra,” pungkasnya. (b/kam)
