KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Muna mendorong pemerintah desa memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk pemulihan ekonomi. Misalnya, penanganan kemiskinan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Muna, Fajaruddin Wunanto mengatakan penyaluran BLT Dana Desa (DD) tahun 2023 maksimal 25 persen. Sedangkan, tahun sebelumnya, penyaluran bantuan BLT maksimal 40 persen dari DD.
“Besaran yang dianggarkan minimal 10 persen dan maksimal 25 persen dari total pagu DD yang ada di masing-masing desa. Misalnya, ada desa yang yang pagu DD Rp 1 miliar, maka besaran anggaran BLT adalah Rp. 100 juta,” kata Fajaruddin, Selasa (12/9).
Lanjut dia, BLT DD disalurkan dengan tujuan menghapuskan kemiskinan ekstrem yang ada di desa. Masyatakat penerima BLT DD harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Sedangkan, pendataannya diserahkan kepada desa masing-masing. Nantinya, kepala desa yang bersangkutan akan mengevaluasi data penerima layak atau tidaknya penerima BLT DD.
“Jadi, penerima bantuan BLT DD tidak semua masyarakat di desa tersebut bisa menerima. Penerima BLT harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya keluarga tidak mampu atau kategori miskin, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, kronis atau difabel. Kemudian, masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni,” tambahnya.
Mantan Kadis Nakertrans Muna itu menambahkan bahwa dalam penyaluran BLT DD sebulan sekali atau per triwulan sekali dengan besaran per bulannya yang diterima adalah Rp. 300 ribu.
“Warga yang berhak menerima BLT DD disalurkan selama satu tahun atau 12 bulan, sesuai kriteria yang ditentukan. Kami berharap, BLT tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu, dana desa tersebut sebetulnya mirip dana alokasi khusus (DAK), selain BLT ada juga anggaran untuk stunting yakni 3 persen sampai 5 persen dari total pagu DD masing-masing desa, serta ada ketahanan pangan,” pungkasnya. (deh/b)
