-- DJPb Bersama Pemprov Sultra Selaraskan APBN dan APBD
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (DJPb Sultra), bersinergi dalam upaya peningkatan ekonomi daerah. Upaya itu dilakukan, melalui harmonisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mengokohkan sinergi itu, Kepala DJPb Sultra Syarwan dan Sekda Sultra, Asrun Lio bertemu, kemarin.
Kepala DJPb Sultra, Syarwan mengatakan, pertemuan dengan Sekda Sultra kali ini, dalam rangka harmonisasi APBN dan APBD. Karena itu, perlu kolaborasi dengan Pemprov Sultra.
“Kolaborasi bersama Pemprov Sultra tentu penting. Sesuai arahan Sekda Sultra, bila terkait harmonisasi APBN dan APBD, kami didorong berkoordinasi langsung dengan BPKAD, Bapenda dan Bappeda Sultra,” kata Syarwan saat berkunjung di Kantor Gubernur Sultra, kemarin.
Selain itu, pihaknya juga bakal memperkuat sinergi dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Saat ini, untuk pendampingan dan pembinaan BLUD, kami sudah intens lakukan. Sinergi itu akan diperkuat melalui MoU dengan Pemprov Sultra. Insyaallah, akan kita lakukan secepatnya,” jelasnya.
Dalam menjalin kolaborasi bersama, lanjut dia, banyak hal yang bisa dilakukan. Terlebih dalam mendorong perekonomian daerah. Apalagi APBN dapat menjadi penopang perekonomian daerah.
“Kami juga membahas rencana pemerintah pusat untuk berinvestasi ke daerah. Jadi, kami nanti menginventarisir potensi investasi apa saja yang ada di daerah ini, yang bisa dibangun. Sehingga, nanti dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi,” terangnya.
Dia berharap, sinkronisasi seluruh program pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan baik. Apalagi arah dalam APBN dan APBD, bukan hanya terkait pendapatan, dan belanja. Namun bagaimana mendorong kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah maupun peningkatan ekonomi daerah.
“Kita berharap, kolaborasi dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah melalui APBN dan APBD, bisa berjalan baik. Sehingga, manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat maupun Pemda di wilayah Sultra,” harapnya.
Sementara itu, Sekda Sultra, Asrun Lio mengaku, dalam pertemuan bersama DJPb wilayah Sultra, berkaitan dengan penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik. Konteksnya, dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Targetnya, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, TKDD, peningkatan ekonomi kerakyatan melalui penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM yang produktif, KUR, dan beberapa kebijakan lainnya tentang peningkatan ekonomi daerah,” imbuhnya. (rah/b)
