KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wakatobi menggelar seminar proposal penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Kepala Bappeda Wakatobi, La Tarima, mengatakan, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat akan pelayanan publik maka diperlukan suatu standar penilaian. Indikator tersebut terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik yang telah dijalankan.
Ia menambahkan, informasi hasil analisis kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pelayanan publik, termasuk faktor-faktor yang ikut memengaruhinya sangat penting untuk diketahui dan memiliki nilai strategis. Sehingga pengukuran kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi. “Sebagai kegiatan evaluasi menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pemerintah daerah,” ujar La Tarima, Kamis, (22/6).
Ia juga mengatakan, tingkat kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan publik memiliki dampak luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus. Sementara itu, Perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Akbar Wanbi, dalam materinya mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Juga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik,” terangnya. Sasaran penyusunan IKM itu sendiri untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pelayanan publik. Termasuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Wakatobi. (c/thy)
