KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Aksi penanganan tengkes (stunting) atau gangguan pertumbuhan pada anak, tidak boleh dibebankan hanya pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. Sesuai arahan Pemerintah Pusat, permasalah tersebut harus ditangani bersama-sama. Bahkan melibatkan lembaga vertikal dan pemerintah hingga tingkat desa. Hal tersebut ditegaskan kembali Wakil Bupati Konawe Selatan, Rasyid, saat memimpin rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di daerah tersebut. Dikatakannya, penanganan tengkes menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh OPD, bersama Pemerintah Kecamatan.
"Pemerintah melalui TPPS akan memberikan bantuan bagi setiap kasus stunting pada warga. Bantuan itu berupa makanan atau minuman bergizi," kata Rasyid, kemarin. Secara teknis bantuan akan disalurkan setelah dilakukan identifikasi terlebih dahulu. Artinya, setiap OPD berperan serta menyediakan kebutuhan gizi dari hasil identifikasi di kecamatan. "Rencananya, bantuan gizi itu akan disuport untuk tiga bulan kedepan. Pola pengaturan bantuan, ada yang diberikan langsung, maupun saat kegiatan Posyandu," imbuhnya.
Rasyid menjelaskan, Pemkab Konsel sangat serius menangani persoalan tengkes. Olehnya itu dibentuk TPPS yang melibatkan pemerintah kecamatan. Konsel-2 tersebut menuturkan, penanganan tengkes perlu diseriusi sebagaimana sinergisitas program Pemerintah Pusat sampai Daerah. "Dibentuknya TPPS ini bukan sekadar seremonial belaka, tetapi dalam rangka penanganan dan percepatan penurunan angka stunting di Konawe Selatan. Didalamnya mulai dari identifikasi sampai ke penanganannya," pungkasnya dalam Rakor yang didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dr. Maharayu, Asisten III Setkab, Amran Aras, Staf Ahli, Armansyah dan pihak Kantor Kementerian Agama Konsel. (c/ndi)
