Mudahkan Pelayanan Kesehatan, Basiran Serahkan Randis

  • Bagikan
Pj. Bupati Buton, Basiran ketika menyerahkan kendaraan dinas kepada para petugas kesehatan di Puskemas dan Dinas. Diharapkan, fasilitas itu dapat membantu dan mempermudah dalam pelayanan

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi dengan kelengkapan paramedis serta memadainya sarana dan prasarana. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton terus melakukan pembenahan dan peningkatan dalam dua sektor itu. Terbaru, Pemkab memberikan bantuan kendaraan dinas (Randis) untuk operasional para petugas kesehatan baik di Puskesmas maupun di dinas. Tujuannya agar pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah.

Seremoni penyerahan itu dilakukan Pj. Bupati Buton, Basiran didampingi Kapolres, AKBP Rudi Silaen, Kamis (16/3). "Untuk memudakan kerja-kerja petugas, tentu harus ada fasilitas kendaraan. Sehingga petugas kesehatan itu tidak berdiam diri di kantor hanya menunggu pasien sakit. Apalagi masalah stunting, kematian ibu dan anak, ini paling efektif kalau petugas turun langsung," kata Basiran.

Dengan diberikannya Randis itu, ia berharap agar para petugas kesehatan dapat lebih giat lagi dalam melaksanakan tugas di lapangan. Mengingat Kabupaten Buton cukup luas dan masih banyak dusun yang tidak bisa diakses baik dengan mobil. Lebih dari itu, bupati meminta agar Randis tersebut dirawat seperti barang sendiri agar bisa difungsikan dengan baik.

“Saya menitip pesan untuk seluruh Puskesmas dan petugas lapangan yang mendapatkan bantuan untuk dapat merawat serta pemanfaatannya benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai hanya menjadi hiasan Puskesmas saja,” harap Buton-1 tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Syafaruddin, menyebutkan Randis motor yang diserahkan itu berjumlah 42 unit. 15 unit untuk petugas imunisasi, 15 unit bagi petugas gizi dalam penanganan masalah nutrisi, utamanya stunting, tujuh unit untuk bidan koordinator dalam layanan kesehatan ibu dan anak. "Tiga unit masing-masing untuk bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terbaik, bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbaik dan pengelola Sistim Informasi Kesehatan (SIK) terbaik. Satu unit untuk sub koordinator kesehatan keluarga dan satu lagi bagi perawat senior.

Sumber anggarannya dari DAU APBD sekitar kurang lebih Rp 900 juta. Ini wujud perhatian Pak Pj bupati yang juga mendapat dukungan dari DPRD," jelas Syafaruddin. (b/lyn)

  • Bagikan