KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Tujuh bulan sudah Muhammad Yusup memimpin Kabupaten Buton Tengah (Buteng) usai dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Buteng pada Mei 2022 lalu. Selama periode itu, Muhammad Yusup telah mempersembahkan berbagai karya. Di bidang infrastruktur, Muhammad Yusup memprioritaskan penataan kawasan ibu kota Labungkari yang dimulai dengan pembangunan kantor bupati dan gedung perwakilan rakyat.
Pembangunan kantor megah itu menjadi agenda prioritas karena kantor bupati yang digunakan saat ini oleh Pemkab Buteng merupakan bekas kantor Kecamatan Lakudo. Sementara kantor DPRD Buteng merupakan bekas balai pertemuan. Kondisi itu turut memengaruhi pelayanan yang diberikan dua lembaga itu.
Muhammad Yusup sangat serius mewujudkan misinya. Ia kerapkali turun lapangan untuk mengecek progres pembangunan serta memastikan prosesnya berjalan lancar. Hingga akhir Desember 2022, pematangan lahan tuntas dilakukan dengan menelan anggaran sekira Rp 10 miliar. Kondisi topografi dengan dominan bebatuan membuat pengerjaannya lebih menantang. “Pematangan lahan ini untuk memastikan kondisi lahan telah memenuhi standar sebelum didirikan bangunan. Sehingga harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Alhamdulillah semua sudah selesai. Akan dilanjutkan dengan pembangunan kantor mulai tahun ini,” ujar Muhammad Yusup, kemarin.
Kata Kepala BPBD Sultra itu, pembangunan kantor bupati seyogianya membutuhkan anggaran Rp 70 an miliar. Namun, mengingat kemampuan keuangan daerah, maka Pemkab Buteng hanya mengajukan anggaran Rp 50 miliar tahun ini. Pemkab Buteng mendapatkan tambahan anggaran dari Pemprov Sultra sebesar Rp 15 miliar untuk membangun gedung representatif itu.
Dengan anggaran itu, dipastikan kantor bupati nanti sudah dapat ditempati. Adapun pembangunan kantor DPRD Buteng baru dianggarkan sebesar Rp 10 miliar. “Kantor bupati adalah simbol sebuah pemerintahan. Dengan adanya kantor yang memadai, pelayanan bisa meningkat. Kantor juga ibaratkan rumah. Kita bisa menyambut dengan baik tamu dari luar jika memiliki kantor sendiri,” tegasnya.
Perecanaan pembangunan kantor bupati dan kantor DPRD Buteng tidak hanya didesain di atas kertas. Muhammad Yusup memastikan tidak ada kendala yang berarti selama proses pendirian. Status lahan yang hendak ditempati mendirikan gedung itu perlu diperjelas. Muhammad Yusup intens bertemu warga dan tokoh masyarakat setempat.
Mendengarkan aspirasi mereka serta mencoba memberikan pengertian agar semua pihak memiliki persepsi yang sama tentang tujuan pembangunan kawasan perkantoran di Labungkari. “Pembangunan kantor ini untuk kepentingan masyarakat Buton Tengah. Saya berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang memprovokasi untuk mengklaim lahan yang sejatinya telah dihibahkan. Itu semua termuat di dalam Surat Keputusan Pembentukan Kabupaten Buton Tengah,” tuturnya di hadapan masyarakat Desa Matawine, Kecamatan Gu, beberapa waktu lalu. Sebagian dari warga Desa Matawine merupakan pemilik lahan di lokasi pendirian kantor. (uli/adv)
