BUPATI SEMENTARA
SK MENDAGRI TERBIT
-Penyaringan tiga calon Pj.Bupati dituntaskan Tim Penilaian Akhir (TPA) Kemendagri
-TPA menyerahkan rekomendasinya kepada Mendagri
-SK Mendagri tentang calon Pj.Bupati sudah terbit
-SK-nya sudah keluar sejak pekan lalu
-Pj.Sekda Sultra Asrun Lio,red menerima langsung SK di Jakarta
-SK tiga Pj.Bupati itu di tangan Gubernur Sultra Ali Mazi
-Siapapun tiga Pj.Bupati itu, masa jabatannya hanya sementara
-Paling lama dua tahun
TIGA BUPATI TURUN TAKHTA
-Dalam waktu dekat, tiga bupati di Sultra berakhir masa jabatannya
-Tiga bupati turun takhta itu adalah :
1.Bupati Bombana Tafdil, Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada 22 Agustus 2022
2.Bupati Kolaka Utara (Kolut) Nur Rahman Umar, AMJ 22 Agustus 2022
3.Bupati Buton La Bakry menyusul turun takhta 24 Agustus 2022
TIGA PJ.BUPATI VERSI MEDSOS
-AMJ tiga bupati jatuh pada 22 dan 24 Agustus 2022
-Kursi bupati yang ditinggalkan bakal diisi Penjabat (Pj).Bupati
-Pemprov Sultra sudah mengantongi SK Pj.Bupati dari Mendagri
-Pemprov belum bisa membeberkan tiga calon Pj.Bupati itu
-Yang pasti, Pj.Bupati tiga daerah sudah ketahuan
-Sebab, mengingat Akhir Masa Jabatan (AMJ) bupati di tiga daerah semakin dekat
-Tiga nama calon Pj.Bupati berseliweran di jagat media sosial (medsos)
-Tiga nama Pj.Bupati itu versi medsos adalah :
1.Pj.Bupati Kolaka Utara, Parinringi (Kepala DPM PTSP Sultra)
2.Pj. Bupati Bombana, Burhanuddin (Kepala Dinas SDA & Bina Marga Sultra)
3.Pj.Bupati Buton, Basiran (Kepala BPKAD Sultra)
PENGAMAT
-Pengamat politik menilai publik berharap Pj.Bupati
yang diusulkan berintegritas dan jauh dari titipan politik
-Sebab, memanfaatkan Pj.Bupati untuk kepentingan politik tertentu berpotensi besar terjadi
-Alasannya, tidak ada aturan jelas yang mengisyaratkan Pj.Bupati bertugas profesional
-Aturan penunjukan Pj.Bupati hanya fokus pada ranah administrasi
-Tak ada regulasi menguji rekam jejak calon Pj.Bupati yang tidak
memiliki kedekatan dengan parpol atau figur yang bakal maju pilkada
-Pj.Bupati yang ditunjuk tahun bisa memimpin sampai dua tahun
-Adanya manuver dan intrik politik untuk tujuan pemilu 2024 berpotensi terjadi
DATA DIOLAH KENDARI POS DARI BERBAGAI SUMBER
