Mubar Belum Tahu Jatah CPNS dan PPPK

  • Bagikan
Sekab Mubar, LM Husein Tali
Sekab Mubar, LM Husein Tali

--Minta Kuota Tenaga Teknis dan Kesehatan

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) akan melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mubar telah mengajukan formasi kebutuhan abdi negara ke pemerintah pusat.

Sekretaris Kabupaten (Sekab) Mubar, LM Husein Tali mengatakan permohonan kuota CPNS dan PPPK 2024 telah diajukan. Jauh hari sebelumnya, ia mengaku telah meminta BKPSDM Mubar agar pengsulan formasi kebutuhan CPNS dan PPPK menjadi perhatian serius. Sehingga kejadian tidak adanya kuota PPPK tenaga teknis dan kesehatan pada penerimaan CPNS dan PPPK 2023 lalu tidak terulang kembali.

"Kuotanya sudah diajukan. Tanpa mendahuli pemerintah pusat, Mudah-mudahan (tidak akan kecolongan seperti tahun lalu). Intinya kita kawal," kata LM. Husein Tali saat dikonfirmasi kemarin.

Lanjutnya, kuota kebutuhan PPPK dan CPNS yang diajukan meliputi tenaga guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan. Usulanya telah masuk kepemerintah pusat. Hanya saja jumlah formasi yang diajukan masing-masing masih dirahasikan. "Sekarang sudah diusulkan. Hanya besaranya nanti setelah disepakati baru kita umumkan. Kita masih menunggu berapa yang disetujui pemerintah pusat. Yang pasti kita bernegosiasi dengan pemerintah pusat. Karena jika langsung dilayani 2.000 orang, maka APBD kita hanya untuk gaji saja," sambung mantan Kepala Dinas Pendidikan Mubar itu.

Jenderal ASN Mubar itu menjelaskan pada penerimaan PPPK tahun ini Pemkab Mubar membaginya dalam dua kategori. Yaitu PPPK full time dan PPPK paruh waktu. "PPPK full seperti yang sekarang ini. PPPK paru waktu adalah yang gajinya dibayar dengan disesuaikan kemampuan keuangan daerah," terangnya.

Ia menambahkan pihaknya akan memaksimalkan pemerimaan CPNS dan PPPK tahun ini. Karena mulai 2024 ini tidak boleh lagi menambah honorer. "Jadi hanya honorer yang ada, itu saja yang dimaksimalkan yang akan diangkat menjadi PPPK," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Mubar, Rosmasari Laute melalui operator BKPSDM Mubar, Mono menerangkan kebutuhan CPNS dan PPPK 2024 telah diajukan sejak akhir Januari lalu. Jumlahnya sebanyak 600 kuota. Namun jumlah itu baru sebatas usulan dan masih bisa berubah, tergantung berapa yang disepakati pemerintah pusat. Kemudian 600 kuota yang diajukan itu mencakup formasi PPPK guru, tenaga teknis dan tenaga kesehatan. (ahi/c)

  • Bagikan