KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID-Polemik Kepengurusan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) masih berlanjut. Bahkan, kasus ini sudah sampai laporannya di Polda Metro Jaya. Dukungan dan dorongan, agar kasus ini secepatnya ditangani terus bermunculan.
Terbaru, Pimpinan Komisi III DPR RI, H. Pangeran Khairul Saleh yang mendorong Polda Metro Jaya, supaya segera mempercepat proses pelaporan tindak pidana keterangan palsu dan pemalsuan akta otentik yang diduga dilakukan oleh Erman Suparno. Jika tidak segera ditindaklanjuti, maka teror, intimidasi dan kriminalisasi kepada Pengurus IPHI di daerah, akan terus berlangsung.
“Kami percaya, Polda Metro Jaya segera meresponnya, agar tercipta suasana kondusif menjelang Pemilu. Sehingga pemanggilan kepada pihak terlapor perlu segera dilakukan,” ungkap Pangeran Khairul Saleh dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 4 Juli 2023.
Pangeran Khairul Saleh yang juga Ketua Pengurus Wilayah IPHI Kalimantan Selatan mengatakan, siapapun di negeri ini, harus menjunjung tinggi hukum dan bebas berorganisasi untuk membangun kemaslahatan umat. Namun semua itu, harus mendasarkan pada nilai kejujuran dan keadilan. Serta jangan sampai tujuan mewujudkan haji mabrur, tapi cara-caranya tidak mabrur.
Sebelumnya Andris Basril, SH, Tim Kuasa Hukum PP IPHI hasil Muktamar VII Surabaya, melaporkan Erman Suparno ke Polda Metro Jaya, atas tindak pidana pemalsuan akta otentik untuk mendaftarkan organisasi IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) secara online di Kementerian Hukum dan HAM RI.
Padahal menurut Andris, kepengurusan IPHI Erman Suparno, lahir dari sebuah kumpul-kumpul dua pimpinan wilayah yang dinamai Muktamar, sehingga secara organisasi tidak sah dan lebih sebagai pembegalan organisasi.
Anehnya, kata Andris, kepengurusan IPHI Erman Suparno didaftarkan ke Kemenkumham secara online dan diterima, tanpa adanya verifikasi kebenaran data yang dilaporkan.
Akibatnya, pendaftaran Kepengurusan IPHI hasil Muktamar VII Surabaya Agustus 2021, yang dihadiri 28 Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia dan dibuka utusan Presiden menjadi tertolak secara sistem.
Karena merasa menang di Pengadilan Tata Usaha Negara, Erman Suparno menyebut Pengurus IPHI hasil Munas VII Surabaya sebagai kepengurusan yang tidak memiliki legal standing.
Sementara itu, Ketua PP IPHI yang membidangi Hukum, H. Muhammad Joni, SH membenarkan pelaporan Erman ke polisi. Pelaporan ini didukung oleh 30 Pimpinan Wilayah IPHI seluruh Indonesia yang pekan lau (24/6/2023), hadir dalam pada Rapat Kerja Nasional (rakernas) terbatas di Hotel Balairung, Jakarta.
Demi menjaga muruah organisasi yang dilandasi nilai kejujuran dan keadilan, 30 pimpinan Wilayah juga membubuhkan komitmen dan tandatangan untuk tetap mendukung H. Ismed Hasan Putro, sebagai Ketua Umum PP IPHI Hasil Muktamar VII Surabaya yang sah secara organisasi dan memenuhi korum.
Dalam forum Rakernas terbatas, juga terungkap adanya teror dan intimidasi oleh pihak tertentu, terhadap sejumlah Pengurus Wilayah dan Daerah. Sebab, dituduh menggunakan lambang dan merek IPHI yang sudah didaftarkan oleh Erman Suparno. (*/KP)
