KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Proses pembayaran gaji Aparatur Sipil Negera (ASN) pada setiap awal tahun, memang kerap mengundang keluhan. Mereka harus menunggu hingga medio atau bahkan akhir bulan untuk menerima notifikasi banking di rekeningnya. Dalam laman kementerian keuangan, Pemerintah Pusat mengakui jika keterlambatan gaji Januari terjadi hampir pada seluruh wilayah di Indonesia. "Dalam rangka pembayaran gaji induk Januari 2023, sebelum memproses SPP dan SPM, diperlukan pengujian (rekonsiliasi) gaji pada aplikasi gaji KPPN," tulis keterangan resmi Kemenkeu dikutip dari laman Kemenkeu.go.id.
Hal itu pulalah yang dirasakan oleh PNS lingkup Pemkab Buton. Hingga Jumat (13/1), para Abdi Negara tersebut belum menerima gaji. "Belum ada yang gajian. Katanya bendahara tunggu dari keuangan. Tapi tidak tahu juga kapan. Memang kalau Januari biasa terlambat. Tahun lalu pertengahan bulan juga baru gajian," celutuk seorang PNS di kawasan Takawa, Perkantoran Bupati Buton, kemarin. Dikonfirmasi soal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton, Sunardin Dani, membenarkan, jika ASN memang belum gajian.
Namun pihaknya memastikan sudah bekerja ekstra untuk mempercepat pembayaran hak dimaksud. "Untuk gaji mulai Jumat hari ini kita sudah mulai pembayaran," akunya. Sementara itu Pj. Bupati Buton, Basiran, menegaskan agar ASN tetap menunjukan kinerja yang baik. Kewajiban tetap ditunaikan, dan pemerintah pun akan memberikan hak-haknya.
“Marilah memulai pemerintahan di awal tahun ini dengan niat tulus dan ikhlas," kata Basiran. Kepala BPKAD Sultra itu mengharapkan, pelaksanaan kinerja tahun 2023 agar ditingkatkan dan diperbaiki. Untuk itu dibutuhkan kerja sama dan kerja keras seluruh ASN di Pemkab Buton. "Saya mengajak kita semua tetap menjaga kedisiplinan dan meningkatkan etos kerja sebagai bentuk amanah sebagai Abdi Negara," pungkasnya. (b/lyn)
