Pj Gubernur Bakal Evaluasi Kinerja

  • Bagikan
APEL GABUNGAN : Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto memberi pengarahan dalam apel gabungan di pelataran kantor Setprov Sultra kemarin. (RAHMA SAFITRI/KENDARI POS)
APEL GABUNGAN : Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto memberi pengarahan dalam apel gabungan di pelataran kantor Setprov Sultra kemarin. (RAHMA SAFITRI/KENDARI POS)

--Perluas SPBE, Gandeng Pusdatin Kemenkumham

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Perangkat daerah menjadi ujung tombak. Tak heran, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto terus mewanti-wanti jajarannya tetap konsisten dalam mengimplementasikan program kerjanya. Pasalnya, citra kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tergantung kemampuan perangkat daerah mengeksekusi program yang telah disusun.

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengingatkan triwulan pertama tahun anggaran 2024 sudah masuk tahap akhir. Untuk itulah, ia mengingatkan perangkat daerah segera mengevaluasi capaian kerja. Sebab evaluasi sangat penting dalam mengukur pencapaian setiap periode. Di sisi lain, perlunya koordinasi yang baik lintas sektor termasuk dengan sekretariat provinsi.

"Saya minta seluruh perangkat daerah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mulai optimalisasi kinerja dan pengawasan anggaran," ujar Andap Budhi Revianto ketika memberi pengarahan pada apel gabungan di pelataran kantor Sekretariat Provinsi (Setprov) Sultra, Senin (26/2).

Untuk mengoptimalkan program, mantan Kapolda Sultra ini tidak menutup kemungkinkan adanya penyesuaian anggaran. Langkah ini tak lain untuk mendukung program-program yang dijalankan pemerintah.

"Dukungan anggaran akan disesuaikan dengan tujuan optimalisasi, memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Saya berharap perangkat daerah bisa mencapai target kerja pada triwulan pertama ini. Yang pastinya, kita akan terus evaluasi termasuk di semester pertama," jelasnya.

Dalam aspek penerapan teknologi, Andap memastikan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi prioritas utama. Saat ini, pemerintah fokus mengejar ketertinggalan selama 5-6 tahun. Ini mencerminkan komitmen memodernisasi sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi elektronik.

"Kami akan melibatkan Pusat Data Informasi (Pusdatim) dari Kementerian Hukum dan HAM ntuk memastikan akses informasi yang cepat dan akurat," kata Pj Gubernur. (c/rah)

  • Bagikan