BKKBN dan Media Massa Sukseskan Bangga Kencana

  • Bagikan
Kepala Perwakilan BKKBN Sultra Asmar (5 dari kanan), Direktur Kendari Pos Irwan Zainuddin (3 dari kiri) dan Asisten I Setda Sultra Suharno (4 dari kanan), bersama perwakilan media massa lainnya saat penandatanganan kerja sama antara BKKBN Sultra dan media massa dalam program Bangga Kencana di Plaza Inn Hotel, baru-baru ini. (MUH. ABDI ASMAUL AMRIN/KENDARI POS)
Kepala Perwakilan BKKBN Sultra Asmar (5 dari kanan), Direktur Kendari Pos Irwan Zainuddin (3 dari kiri) dan Asisten I Setda Sultra Suharno (4 dari kanan), bersama perwakilan media massa lainnya saat penandatanganan kerja sama antara BKKBN Sultra dan media massa dalam program Bangga Kencana di Plaza Inn Hotel, baru-baru ini. (MUH. ABDI ASMAUL AMRIN/KENDARI POS)

--Sosialisasikan Bangga Kencana dan Penurunan Stunting di Sultra

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sultra terus bergerak menyukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Tak hanya itu, Perwakilan BKKBN Sultra juga mengakselerasi penurunan stunting. BKKBN Sultra merangkul media massa di Sultra untuk mewujudkan 2 misi besar itu.

Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Asmar mengatakan, media massa termasuk koran Harian Kendari Pos adalah mitra strategis dalam membantu pemberitaan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan angka stunting di Sultra.

“Melalui pemberitaan dari media massa akan membantu program BKKBN agar bisa tersampaikan kepada masyarakat,” ujar Asmar dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah media massa untuk menyukseskan program Bangga Kencana di di Plazainn Kendari, baru-baru ini.

Menurut Asmar, secara umum kegiatan rakerda tersebut bertujuan, pertama ; untuk meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta para mitra dalam percepatan pencapaian sasaran program menuju Indonesia Emas 2045.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menguatkan komitmen para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta mitra kerja dalam pencapaian sasaran kinerja program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting,” jelas Asmar.

Kedua, rakerda bertujuan agar tersusunnya rencana kerja strategi pelaksanaan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting dalam mendukung agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Ketiga, digunakannya data hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran pendataan keluarga 2022 (PK22) dalam perencanaan dan implementasi pencapaian sasaran program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. “Terakhir, agar semakin meningkatnya peran serta dalam mendukung percepatan penurunan stunting secara komprehensif,” kata Asmar.

Sementara itu, Asisten I Setda Sultra, Suharno mengungkapkan program Bangga Kencana merupakan urusan wajib pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Keluarga berencana menjadi investasi strategis untuk memastikan generasi masa depan, untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kami dari pemerintah Sultra sangat mendukung program dari BKKBN Sultra,” ujar Suharno.

Ia menjelaskan, penyusunan grand design pembangunan kependudukan menjadi hal yang penting dalam pembangunan kependudukan yang terdiri dari 5 pilar yaitu kuantitas, kualitas, pembangunan keluarga, persebaran dan mobilitas, serta data administrasi.

“Kemendagri memberikan perhatian khusus tentang stunting agar pemerintah kabupaten/kota mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Aksi Daerah (RAD), pangan dan gizi,” jelas Suharno.

Selain itu, kata dia, Kemendagri mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyediakan dan meningkatkan alokasi APBD untuk mendukung program dan kegiatan intervensi spesifik dan sensitif. (win/b)

  • Bagikan