--Bappeda Sultra Sambangi Bappeda DKI Jakarta
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tengah menyusun program Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RJMD) tahun anggaran 2024. Sebagai upaya menstimulus ekonomi daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra menyambangi Bappeda DKI Jakarta.
Kegiatan yang berlangsung, mulai 8-10 Desember 2023 tersebut, dalam rangka koordinasi terkait RJPD dan RJMD DKI Jakarta dengan Bappeda Sultra, yang bertitik pada kerja sama ekonomi ke depan.
Kepala Bappeda Sultra, J Robert Maturbongs menuturkan, ada hal menarik di DKI Jakarta terkait perencanaan pembangunan ke depan. Inovasi Pemda Jakarta di bidang perencanaan, dalam menghadapi transisi pemindahan ibu kota negara ke IKN Provinsi Kalimantan Timur.
“DKI Jakarta mempersiapkan RJPD dan RJMD ke depan, di tengah situasi sebagai pusat pemerintahan yang akan beralih ke IKN. Tersisa Jakarta hanya menjadi kota jasa dan pada sektor tersebut, yang difokuskan untuk menstimulus perekonomian daerah,” kata J Robert Maturbongs kepada Kendari Pos, kemarin.
Peralihan ibu kota dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur, kata dia, akan berlangsung Agustus 2024. Sebagai salah satu kota seribu jasa, potensi Jakarta membutuhkan suplay sandang, pangan dan papan masih begitu besar. Karena kepadatan penduduk dan semakin berkurangnya pemukiman, maka bahan-bahan pangan misalnya pasti butuh ekspansi dari luar.
“Peluang ini yang coba kita tangkap. Misalnya, saat Jakarta butuh suplay beras, maka berangkat dari peluang tersebut akan diselaraskan dengan perencanaan program pembangunan Sultra 2024. Kita penghasil beras yang bisa kita jual ke Pemda Jakarta. Ini potensi ekonomi yang sangat inklusif untuk pemerintah, petani maupun masyarakat,” jelasnya.
Skenario RJPD dan RJMD DKI Jakarta patut diperhatikan dengan teliti. Sebagai bagian percontohan daerah lain, untuk lebih menggairahkan progresifitas menjalankan program pembangunan. Atas dasar itu, Bappeda Sultra tidak hanya fokus mencermati patron rencana pembangunan Jakarta di 2024 maupun tahun-tahun yang akan datang, tapi bagaimana bisa terjalin sinergitas ekonomi dengan Pemprov Sultra.
“Apa yang telah kami cermati dan saksikan maupun mendengar penjelasan dari Bappeda DKI Jakarta, menjadi modal untuk penguatan RJPD dan RJMD Sultra, melalui penyelarasan program yang terintegritas. Sehingga, apa- apa yang dibutuhkan Jakarta baik di sektor pertanian, perikanan, maupun sektor ekonomi lainnya, Sultra siap sedia untuk menyuplai,” beber Robert.
Robert menjelaskan, penopang utama ekonomi Jakarta terletak di sektor jasa. Disatu sisi, sektor jasa punya kaitan langsung dengan aktivitas pemerintahan. Dia mencontohkan di bulan-bulan tertentu, ketika pembahasan APBD baik provinsi maupun kabupaten dan kota di Indonesia, kiblat konsultasi atau koordinasi mengarah ke Jakarta.
“Saat ke Jakarta ada efek ekonomi. Seperti penginapan hotel yang menjadi tempat persinggahan dari luar yang datang ke Jakarta, belum lagi tempet hiburan, dan lain-lain. Sehingga Jakarta bisa tumbuh perekomiannya dengan sangat signifikan,” urai Robert.
Ketika ibu jota negara dipindahkan ke IKN, maka otomatis orientasi yang selama ini tertuju di Jakarta berubah total pindah di IKN. Artinya ada aktivitas ekonomi yang hilang dari Pemerintah DKI Jakarta yang selama ini telah berjalan.
“Pemerintah Jakarta pasti melihat transisi yang akan terjadi ke depan untuk diantisipasi secepat mungkin. Nah, apa yang mereka lakukan, sangat menarik diketahui oleh daerah lain termasuk Sultra, sebagai bagian meningkatkan optimalisasi perencanaan program yang bernilai ekonomi tinggi,” imbuhnya. (ali/adv)
