KLHS untuk Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

  • Bagikan
Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si
Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si

--Pemkab Mulai Susun RPJPD dan RPJMD

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton mulai memersiapkan tahapan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2023-2045 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025-2030. Tahapan itu dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan data oleh kelompok kerja (Pokja). Penyusunan tersebut dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pasal 260 ayat 1.

Sekretaris Kabupaten (Sekab) Buton, Asnawi Jamaluddin, mengatakan, penyusunan materi KLHS itu harus mengintegrasikan prinsip pembangunan kebijakan berkelanjutan dan keadilan, sesuai peraturan yang berlaku. Menurutnya, rencana daerah adalah suatu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. “Perencanaan kita di daerah itu harus sinkron dengan provinsi dan nasional. Tidak boleh berseberangan. Karena kebijakan pusat itu adalah instrumen daerah yang menjadi dasar tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelas Asnawi Jamaluddin, Rabu (25/10).

Olehnya itu, untuk menghasilkan dokumen KLHS yang berkualitas, maka tahapan-tahapan penyusunan hendaknya dapat dilaksanakan secara maksimal, mulai dari pengumpulan data hingga tahapan validasi.

“Seluruh OPD, tenaga ahli dan Tim Pokja semoga diberikan kelancaran dalam menyusun dokumen KLHS ini. Sehingga dihasilkan dokumen sesuai dengan yang diharapkan," sambung mantan Kadis Sosial Buton tersebut.

Sementara itu, Kepala Bappeda Buton, Awaluddin, menyampaikan, kegiatan KLHS RPJPD dan RPJMD itu sangat penting karena menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. “Melalui Pokja ini akan menjaring isu-isu strategis, masukan-masukan berkualitas sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan daerah,” terangnya.

Ia juga mengharapkan rangkaian kegiatan pelaksanaan penyusunan KLHS dapat menjamin proses perencanaan dalam memasukan isu pembangunan berkelanjutan, baik jangka panjang dan menengah di daerah. “Penyusunan ini butuh dukungan dan keterlibatan semua,” tutupnya. (b/lyn)

  • Bagikan