KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Realisasi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut), belum maksimal. Hingga periode Mei, nilai serapan anggaran baru pada angka 25,18 persen. Padahal semester pertama tahun 2023 akan segera berakhir. Salah satu faktor seretnya serapan anggaran disebabkan karena belum rampungnya proses pengusulan pencairan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kolut, Muhammad Fadli, mengakui daya serap anggaran belum seperti yang diharapkan. Dari sekitar Rp 966 miliar anggaran yang dialokasikan tahun 2023, baru sekitar Rp 243 miliar atau 25,18 persen telah dibelanjakan. Untuk memaksimalkan serapan, ia pun mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mengeksekusi setiap program yang telah dianggarkan.
"Berdasarkan data pertanggal 16 Mei, baru 25,18 persen. Namun saya meyakini persentasenya naik signifikan di semester kedua nanti. Apalagi setelah rekomendasi Kemendagri atas pengusulan TPP disetujui. Anggaran TPP yang belum dicairkan hingga bulan Mei cukup besar. Kalau sudah disetujui, pembayaran tunjangan yang tertunda akan dirapel sekaligus," jelas Muhammad Fadly, kemarin.
Selain belum dicairkannya TPP, keterlambatan juga karena tahapan lelang proyek. Sebab harus disesuaikan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) terlebih dahulu. Akibatnya, laju serapan anggaran dari belanja modal mandek. Pelaksana pengadaan lelang proyek-proyek pemerintah wajib memerhatikan ketentuan mengenai nilai TKDN untuk barang dan jasa 40 persen. Dengan maksimal bobot manfaat perusahaan (BMP) sebesar 15 persen.
Penerapan TKDN sendiri menurut Fadli, tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Selain itu, ada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor tahun 2018. Regulasi ini mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Persoalan inilah yang menjadi kendala utama belum maksimalnya serapan anggaran.
Untuk mengatasi kendala itu, Fadli mengaku, pemerintah rutin melakukan rapat evaluasi. Setiap tiga bulan, Pj Bupati Kolut, Parinringi, secara langsung memimpin rapat. Satu persatu OPD diminta menjabarkan sejauh mana program kerja. Setiap kendala yang dihadapi akan dicarikan solusi dan jalan keluarnya. "Alhamdulillah, setiap triwulan dilakukan evaluasi dan OPD akan diminta progres serapan anggarannya. Saat ini, serapan tertinggi yakni Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kolut," pungkasnya. (mal)
