KENDEARIPOS.CO.ID -- Sejak Februari 2023 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai bekerja melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah (LKP) Pemkab Buton tahun 2022. Agenda auditing dilakukan atas sajian data dan fakta lapangan terhadap kerja-kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah tuntas, Pemkab kini tinggal menunggu hasil akhir berupa opini BPK. Apakah sukses memertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau gagal meraih predikat untuk kesepuluh kalinya pada tahun ini.
Pj. Bupati Buton, Basiran, menegaskan, pihaknya cukup optimis jika pemerintahan dalam kendalinya itu tetap akan meraih opini laporan keuangan tertinggi tersebut. Alasannya, selama pemeriksaan tidak ada temuan berarti. Seluruh kepala OPD juga mendampingi langsung tim auditor hingga ke desa dan kelurahan jika dibutuhkan. "Strateginya selama pemeriksaan kemarin saya instruksikan kepda semua kepala OPD dan bendahara untuk tidak meninggalkan ibu kota Kabupaten Buton, kecuali ada izin dari Tim Pemeriksa BPK. Selain itu memerintahkan kepada semua pejabat agar menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan mendampingi Tim BPK bila akan meninjau lokasi di kecamantan atau desa/kelurahan," ungkap Basiran, Rabu (8/3).
Merujuk jadwal tahun-tahun sebelumnya, jika audit dilakukan pada Februari hingga Maret, maka hasil LKP itu akan diserahkan BPK pada Mei atau Juni. Sekaligus pengumuman raihan opini. Buton sendiri sudah berhasil meraih predikat WTP sejak tahun 2014 lalu atas LKP tahun 2013. Jika kali ini masih meraih predikat yang sama, maka Buton sukses memboyong WTP selama 10 kali berturut-turut tanpa sekali pun turun peringkat. "Saya masih optimis untuk itu. Kita membutuhkan doa semua juga. Daerah ini milik kita, sebab Buton selalu di hati," pungkasnya. (b/lyn)
