Muh. Yusup Melindungi Warga dari Intaian Bencana Alam

  • Bagikan
Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup (kiri) saat kunjungan kerja di Kabupaten Konawe Utara (Konut). Tampak Bupati Konut, Ruksamin (dua dari kiri) dan Wakil Bupati Konut Abuhaera (dua dari kanan) dalam kegiatan mitigasi bencana alam di Konut.


BPBD Sultra Tingkatkan Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Provinsi Sultra salah satu daerah rawan bencana alam di tanah air. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sebanyak 14 dari 17 daerah memiliki tingkat risiko bencana tinggi. Sementara sisanya tiga daerah berisiko sedang.

Merespons hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sultra dalam kendali Muhammad Yusup berupaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana. Upaya itu dilaksanakan dalam rangka melindungi warga dari intaian bencana alam.

“Segala kegiatan penanggulangan bencana kami laksanakan, baik di tingkat provinsi maupun BPBD di tingkat kabupaten/kota. Berbagai bantuan serta penguatan telah diberikan BPBD Sultra untuk memperkuat kelembagaan maupun SDM di daerah,” kata Kepala BPBD Sultra, Muh.Yusup kepada Kendari Pos, Senin (27/2), kemarin.

Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng) itu menjelaskan, pemikiran dan upaya kreatif yang dilaksanakan diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas dalam aktualisasi penanggulangan bencana. Pihaknya juga selalu mengingatkan kepada semua BPBD kabupaten/kota bahwa solidaritas antar BPBD perlu terus dipupuk dan dibangun.

”Bencana tidak mengenal waktu dan bisa datang kapan saja. Untuk itu kita juga bekerja tanpa dibatasi oleh kaidah-kaidah waktu kerja yang normal. Nyawa manusia merupakan taruhan dari pekerjaan kita. Ini tugas mulia, harus dilaksanakan dengan dilandasi oleh panggilan untuk membantu sesama,” ujar Muh.Yusup.

Sebagai upaya mitigasi bencana, BPBD Sultra telah menggencarkan berbagai program kerja. Sebut saja, penanaman mangrove, apel kesiapsiagaan BPBD kabupaten/kota, pelatihan kepemimpinan pada situasi krisis untuk BPBD dan wali kota/bupati, proyek perubahan rumah ibadah tangguh bencana (RITANA), hingga rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan bencana. "Upaya ini kita laksanakan demi peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di Sulawesi Tenggara," tutur Muh.Yusup.

Ia menambahkan, pengkajian risiko bencana juga telah dilakukan BPBD Sultra sebagai rangkaian kinerja untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana di Sultra dengan menganalisa tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas daerah.

"Pengkajian risiko bencana harus memuat pendataan yang jelas dan terukur untuk setiap jenis bencana berdasarkan kondisi terkini dari Provinsi Sulawesi Tenggara," tutup Muh. Yusup. (ags/b)

  • Bagikan