KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) salah satu ujung tombak keberhasilan pembangunan. Pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan oleh ASN berkualitas, berkorelasi langsung dengan kualitas pembangunan pula. Pemprov Sultra pun mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN Pemprov Sultra, pemerintah kabupaten/kota se-Sultra. Melahirkan SDM ASN yang unggul diyakini untuk kemajuan Sultra.
Gubernur Sultra Ali Mazi yang diwakili Penjabat (Pj) Sekda Sultra, Asrun Lio mengungkapkan, dibutuhkan komitmen tinggi dari semua penyelenggara pemerintahan dalam peningkatan kompetensi ASN, baik ditingkatkan provinsi, kabupaten maupun kota. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan SDM ASN di Swiss-BelHotel, Jumat (9/12), kemarin.
“Rakor pengembangan SDM ASN ini sangat penting dan strategis dalam upaya untuk menyatukan dan menyamakan visi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur secara nasional,” ujar Pj.Sekda Sultra Asrun Lio saat membuka rakor, kemarin.
Rakor dimaksudkan untuk mengkaji serangkaian permasalahan dan strategi pemecahannya, khususnya yang berkaitan dengan aspek SDM aparatur di lingkungan pemda. “Rakor juga bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyinergikan rumusan dan padu serasi kebijakan dan program pengembangan kompetensi ASN pada masing–masing OP lingkup pemprov, pemerintah kabupaten/ kota. Sehingga sebagai aparatur negara, mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya,” imbuh Pj.Sekda Asrun Lio.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra itu mengatakan, upaya pemerintah untuk terus memantapkan komitmen aparatur dalam membangun format pengembangan kompetensi, yang semakin efektif dan efisien terus dilakukan. “Hal ini untuk mempersiapkan diri menuju pemerintahan kelas dunia sebagai pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkualitas,” kata Pj.Sekda Asrun Lio.
Peningkatan kompetensi sangat penting bagi ASN yang ingin mencapai kinerja tinggi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat), baik diklat teknis fungsional, manajerial dan sosiokultural sesuai UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. “Kinerja dimaksud, tidak saja mengacu kepada jumlah pekerjaan yang dihasilkan tetapi output dari pekerjaan itu benar-benar harus bermutu, prima dan memenuhi harapan masyarakat,” jelas Pj.Sekda Asrun Lio.
Ia menegaskan kegiatan pengembangan kompetensi ASN ini hendaknya dievaluasi agar ke depan semakin profesional dan mampu menghadapi kompleksitas persoalan. Selain itu, membentuk ASN yang berakhlak, berkualitas dan berdaya saing sesuai visi pembangunan Sultra tahun 2018-2023 yakni Terwujudnya Sultra yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat yang dituangkan dalam lima program prioritas daerah, yakni Sultra Emas. Yakni Sultra berbudaya dan beriman, Sultra cerdas, Sultra sehat, Sultra produktif dan Sultra peduli masyarakat miskin “Kelima program prioritas itu secara kewilayahan diarahkan melalui gerakan pembangunan terpadu wilayah daratan dan lautan/kepulauan (Garbarata). Implementasi program prioritas ini juga menjadi tugas berat bagi ASN. Sehingga diperlukan kolaborasi pemprov, pemkab dan pemkot untuk mewujudkan SDM unggul menuju pembangunan Sultra lebih maju,” tutup Pj.Sekda Asrun Lio.
Sementara itu, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh mengungkapkan, pengembangan SDM ASN berkaitan langsung pelayanan masyarakat. “Karena dalam pelayanan ASN terhadap masyarakat harus dibarengi dengan etika, “ ujarnya. Menurutnya, dalam pengembangan SDM ASM perlu dilakukan studi banding untuk mewujudkan profesi ASN andal. “Kami di DPRD akan dukung dari segi anggaran,” ungkapnya.
Kepala BPSDM Provinsi Sultra Yuni Nurmalawati mengatakan, salah satu arah pembangunan Pemprov Sultra sesuai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023 yaitu, meningkatkan kualitas SDM yang memiliki daya saing. Karena SDM merupakan aset penting bagi penggerak kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kompetensi ASN yang unggul merupakan faktor yang sangat krusial dalam memastikan kemampuan pemerintah mengantisipasi sekaligus merespons lingkungan strategis,” ujarnya. (kam/b)
