KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) melakukan kujungan kerja (Kunker) ke Dinas Ketahan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Agendanya adalah konsultasi tentang informasi ketahanan pangan, ketersedian pangan di Sultra menjelang perayaan natal dan tahun baru (Nataru) juga idul fitri. Sekretaris Komisi III DPRD Mubar, La Ode Amin mengatakan perayaan Nataru tidak lama lagi. Kemudian menyusul pada Maret 2023 masuk pada bulan suci ramadan.
Di momentum itu sangat membutuhkan ketersedian pangan karena kebutuhan masyarakat terhadap sembilan bahan pokok sangat tinggi. Makanya, DPRD Mubar melakukan konsultasi secara langsung ke Dinas Ketahanan Pangan Sultra untuk mendapatkan informasi itu. "Kujungan kita hanya untuk mengetahui tentang bagaimana ketahanan pangan. Karena pertama saat ini mendekati natal dan tahun baru. Kemudian di bulan Maret 2023 itu kita masuk Ramadan. Biasanya dimomentum itu ketersedian Semba Kementeko lebih kurang karena meningkatnya kebutuhan masyarakat," terang La Ode Amin.
Selain itu, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu disebamomentum itu proses panen petani belum akan terjadi. Karena berdasarkan kalender musim panen, para petani baru akan melakukan panen di Bulan April. "Musiman April. Jadi rentan waktu itu mulai bulan Desember 2022 hingga Maret 2023 hampir dipastikan tidak ada produksi pangan, khususnya beras," ucapnya.
"Jadi semua itu harus kita persiapkan dengan matang (khususnya untuk kebutuhan pangan masyarakat Mubar,red). Apalagi Sultra masuk urutan kelima untuk dampak inflasi. Jadi mulai sekarang sudah harus ada langkah-langkah antisipasi," sambung Anggota Legislatif Mubar itu.
Untuk itu, lanjut dia, hasil konsultasi pihaknya akan ditindak lanjuti dengan menggelar pertemuan dengan Pemkab Mubar. Yaitu membahas berbagai persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan kelangkaan pangan terjadi," Makanya sepulang kita di Mubar kita akan bicarakan itu bersama Pemda. Kita mengantisipasi jangan sampai kita kekurangan pangan di rentan waktu bulan Desember 2022 sampai Maret 2023,"ucapnya. Ia, menambahkan dari hasil konsultasi ke Dinas Ketahanan Pangan Sultra, bahwa pemerintah pusat menyiapkan bantuan biaya untuk mobilitas pangan. "Jadi sekarang ini, pemerintah pusat ada persiapan anggaran untuk mengganti trasportasi mobilitas pangan. Jadi misalkan ada daerah yang mengambil pangan di daerah lain itu akan digantikan trasportasinya," pungkasnya. (ahi/adv)
