--DIPA dan TKD Sultra Rp25,57 Triliun, Meningkat 9,71 Persen
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Duit puluhan triliun rupiah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 mengalir ke Sultra. Duit negara dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023 sudah berpindah tangan dari pemerintah pusat kepada para bupati, wali kota dan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (KPA Satker) lingkup Provinsi Sultra.
Gubernur Sultra Ali Mazi bersama Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra Syaiful menyerahkan DIPA dan daftar alokasi TKD kepada penerimanya di Hotel Zahra Kendari, Senin (5/12), kemarin. "Semoga anggaran ini menjadi stimulus dalam proses peningkatan ekonomi dan pembangunan di Sultra," ujar Gubernur Sultra, Ali Mazi saat penyerahan DIPA dan TKD tahun 2023, kemarin.
Gubernur berharap DIPA Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daftar Alokasi TKD tahun 2023 yang telah diserahkan segera direalisasikan agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Tentunya dengan tetap menjaga akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik.
"Kepada KPA Satker, agar terus melanjutkan sinergisitas program dan kegiatan lintas Kementerian/Lembaga (K/L). Kepada para kepala daerah (bupati dan wali kota), agar benar-benar menggunakan alokasi TKD tahun 2023 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pinta Gubernur Ali Mazi.
Gubernur juga berpesan untuk mempercepat proses lelang dan belanja daerah, agar anggaran belanja segera digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Sultra.
Selain itu, Dana Desa (DD) harus lebih dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan. "Program BLT Desa dan program prioritas lainnya tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra," tegas Gubernur Ali Mazi.
Di tempat yang sama, Plt. Kanwil DJPb Sultra, Syaiful mengatakan, alokasi anggaran untuk Provinsi Sultra tahun 2023 sebesar Rp25,57 trilliun, naik 9,71 persen dibanding alokasi tahun sebelumnya. "Rincian anggaran tersebut terdiri dari alokasi untuk Satker Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp7,79 trilliun dan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp17,78 triliun, naik 7,84 persen dari tahun sebelumnya," ujarnya.
Anggaran sebesar Rp7,79 triliun akan disebar ke 444 Satker K/L. Rinciannya, belanja pegawai Rp2,51 triliun, belanja barang Rp3,16 triliun, belanja modal Rp2,09 triliun dan belanja bantuan sosial Rp8,92 miliar.
"Sementara untuk anggaran TKD Rp17,78 triliun terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp9,63 triliun (naik 3,78 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,52 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp4,14 triliun (naik 6,36 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp11,45 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp1,46 triliun (naik 0,1 persen)," rinci Syaiful.
Menurut Syaiful, penyerahan DIPA sebelum awal tahun 2023 menunjukkan kesungguhan komitmen Pemprov Sultra dan pemerintah pusat dalam akselerasi belanja untuk demi percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Kita berharap dengan percepatan penyerahan alokasi ini betul-betul memberikan manfaat dan keberanian seluruh satker dan OPD dalam realisasinya. Tentunya DIPA yang sudah diberikan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen gubernur dan para kepala daerah serta harus menjadi perhatian para seluruh satker dan OPD di Sultra agar realisasinya bisa dipercepat," jelas Syaiful.
Syaiful juga berharap sinergisitas belanja dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah terus diperbaiki dengan dibangunnya sistem penganggaran yang terintegrasi. Hal ini untuk mempercepat dan menyamakan langkah-langkah seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta menghindari terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program.
"Dalam rangka mendukung digitalisasi transaksi belanja pemerintah, maka perlu adanya dorongan terhadap Satker untuk meningkatkan penggunaan kartu kredit pemerintah dan platform digipay-marketplace," pungkas Syaiful.
Sebagai informasi, pada rangkaian acara penyerahan DIPA, Daftar Alokasi TKD dan Dana Desa tahun anggaran 2023, juga terdapat sesi penandatanganan pakta integritas dan pemberian piagam pengharagaan kepada Pemprov Sultra atas capaian opini WTP atas LKPD selama sembilan kali berturut-turut dari tahun 2013 sampai 2021. (rah/b)
Triliunan Duit APBN Mengalir ke Sultra
